 |
| Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam perkembangan digital Indonesia.
Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan kondisi geografis yang menantang, upaya memperkecil kesenjangan digital kini mulai menunjukkan hasil nyata: kecepatan internet meningkat, jangkauan 4G semakin luas, dan fondasi 5G mulai terbentuk secara terencana.
Bagi masyarakat pedesaan, kemajuan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Akses internet yang lebih cepat telah membuka pintu bagi pendidikan daring, layanan kesehatan digital, serta peluang ekonomi baru yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Kinerja jaringan seluler di Indonesia meningkat signifikan. Ini merupakan capaian penting dalam pemerataan akses digital di seluruh nusantara,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Data Speedtest Intelligence® mencatat median kecepatan unduh nasional naik dari 17,54 Mbps pada 2022 menjadi 30,5 Mbps di pertengahan 2025 hampir dua kali lipat.
Lebih menarik lagi, peningkatan signifikan juga terjadi pada kelompok pengguna dengan koneksi terendah, dari 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi kini turut dirasakan masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil.
“Peningkatan di segmen terbawah sangat penting karena menandakan bahwa digitalisasi tidak lagi bersifat elitis, tapi benar-benar menjangkau rakyat kecil,” tambah Meutya.
Provinsi yang sebelumnya tertinggal, seperti Maluku Utara, kini mencatat peningkatan kecepatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps. Sementara di Papua, lonjakannya bahkan lebih dari dua kali lipat. Perbaikan ini sejalan dengan strategi digital inklusif yang menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran, yaitu memperkuat pemerataan pembangunan melalui transformasi teknologi dan informasi.
Jaringan 4G kini telah menjangkau lebih dari 90 persen wilayah di seluruh pulau besar Indonesia. Pulau Jawa memimpin dengan cakupan 96,4 persen, disusul Bali dan Nusa Tenggara sebesar 95,2 persen. Bahkan wilayah seperti Sulawesi dan Maluku kini juga menembus angka 90 persen.
Kemajuan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari investasi infrastruktur yang berkelanjutan, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, serta kebijakan pro-pemerataan.
Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) turut berperan besar. Melalui kontribusi operator seluler, pemerintah berhasil membangun 6.672 menara BTS di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) untuk menghadirkan konektivitas 4G ke sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
“Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang keadilan digital. Kami ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh hingga Merauke, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” jelas Meutya.
Sementara itu, pengembangan 5G berjalan lebih bertahap dan strategis. Bali dan Nusa Tenggara mencatat ketersediaan tertinggi, yakni 17 persen, berkat fokus penerapan di kawasan wisata dan bisnis. Pendekatan ini dinilai realistis karena mengutamakan kesiapan spektrum, efisiensi biaya, dan keberlanjutan infrastruktur sebelum ekspansi nasional dilakukan.
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kerja sama dengan operator, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital nasional.
Melalui Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 yang kini diintegrasikan ke dalam Asta Cita 2045, pemerintah menegaskan bahwa infrastruktur digital menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi bangsa.
Pertumbuhan konektivitas ini mendukung target ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada 2040. Dengan jaringan yang semakin merata, UMKM kini lebih mudah menjangkau pasar global, petani dapat memantau harga secara real time, dan masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses terhadap layanan kesehatan digital.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa transformasi digital Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Di Banyuwangi, jaringan baru membuka peluang usaha rumahan berbasis daring. Di Halmahera, nelayan memanfaatkan koneksi stabil untuk menjual hasil laut ke luar daerah. Sementara di Papua, anak-anak sekolah dasar mulai belajar coding melalui program desa digital.
Dalam satu tahun, denyut digital Indonesia semakin terasa. Pemerintah, operator, dan masyarakat kini bergerak seirama, bukan sekadar menenun jaringan kabel dan sinyal, tetapi membangun jembatan menuju masa depan yang inklusif, berdaulat, dan terkoneksi untuk semua.(da*)
