 |
| Kementerian ATR/BPN jaga hak tanah ulayat di Jambi. |
Jambi, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Komitmen ini dipaparkan oleh Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, saat membuka acara Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Jambi, Kamis (11/09/2025), di Umoh Gdeang Luhah Datuk Singarapi Putih, Kota Sungai Penuh.
Rezka menekankan bahwa pendaftaran tanah ulayat bertujuan melindungi kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah tersebut. “Tidak ada niat sedikit pun untuk menghilangkan hak adat. Justru, pengadministrasian dan pendaftaran ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat hukum adat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendaftaran tanah ulayat menjadi sarana sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional. “Integrasi ini memungkinkan pengaturan pertanahan adat masuk ke dalam sistem hukum nasional, selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya di hadapan empat kelompok masyarakat hukum adat yang hadir.
Keputusan untuk mendaftarkan tanah ulayat sepenuhnya berada di tangan masyarakat hukum adat. Pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat bertujuan memberi kepastian dan perlindungan atas tanah tersebut di masa mendatang. “Ini bukan instruksi sepihak dari negara. Masyarakat hukum adat tetap memiliki hak menentukan, sementara negara hadir sebagai pelindung,” tegas Rezka.
Apresiasi juga disampaikan Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah. Menurutnya, tanah ulayat bukan sekadar aset fisik, tetapi bagian dari kekayaan budaya dan identitas masyarakat yang memiliki nilai historis serta sosial tinggi. “Proses ini adalah pencapaian penting yang patut kita syukuri bersama,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Humaidi, menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, tokoh adat, niniak mamak, dan masyarakat luas dalam melindungi hak-hak adat. “Dengan niat baik dan kerja sama, tanah ulayat bisa lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rezka Oktoberia menyerahkan 12 sertifikat kepada masyarakat dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sertifikat tersebut mencakup hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat wakaf, dan aset Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi.
Acara sosialisasi juga menghadirkan Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, serta perwakilan Kemendagri dan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Sesi diskusi dengan masyarakat hukum adat dipandu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh, Tetet Sutadi.(da*)
