Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan perlunya memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Senin (15/9/2025).
Ossy menjelaskan, GTRA yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, memiliki peran penting dalam percepatan reforma agraria. Ia mencontohkan keberhasilan GTRA di Kabupaten Majalengka, di mana Plt. Bupati saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah lama ditempati warga.
“Dari pelepasan kawasan tersebut, lebih dari 1.600 kepala keluarga akhirnya memperoleh sertifikat tanah secara resmi,” ungkap Ossy di Gedung Nusantara, Jakarta.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Pengelolaan pertanahan tidak bisa dipisahkan dari peran aktif kepala daerah. Karena itu, GTRA harus diperkuat agar masyarakat di kawasan yang belum tersentuh legalisasi segera memperoleh hak hukumnya,” tambahnya.
Ossy juga menyoroti aspek kewenangan pengelolaan kawasan hutan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Ia menekankan bahwa legalisasi hak atas tanah di kawasan hutan baru dapat dilakukan setelah adanya pelepasan status kawasan oleh Kementerian Kehutanan.
“Kementerian ATR/BPN tidak bisa bertindak sendirian. Diperlukan kerja sama erat dengan Kementerian Kehutanan agar masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan hutan bisa mendapatkan kepastian hukum,” jelasnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga memaparkan rencana kerja aksi kementeriannya untuk tahun 2026. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.(da*)


