![]() |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, salurkan dana CSR. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Sawahlunto menaruh perhatian serius terhadap perlindungan pekerja rentan di sektor informal.
Dalam audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dan perwakilan perusahaan tambang batu bara, Wali Kota Riyanda Putra menegaskan perlunya sinergi lebih luas antara pemerintah, BPJS, dan dunia usaha untuk memperkuat jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan tambang yang konsisten menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sekitar area operasional perusahaan.
Skema ini dinilai menjadi model efektif dalam melindungi kelompok pekerja yang selama ini kerap luput dari jaminan sosial.
Wali Kota Riyanda menegaskan, perusahaan tidak hanya dituntut mengejar profit, tetapi juga harus meninggalkan jejak kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar.
“Jaminan kecelakaan kerja dan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan memberi kepastian bagi keluarga pekerja. Inilah bentuk nyata perlindungan sosial. Kami mendorong perusahaan agar menambah alokasi CSR, khususnya untuk petani, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya di wilayah operasi mereka,” kata Riyanda.
Menurutnya, langkah tersebut bukan semata kewajiban moral, tetapi juga investasi sosial jangka panjang yang dapat memperkuat keberlanjutan usaha dan keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Maulana Ansari menyambut baik dukungan Pemko Sawahlunto dan perusahaan tambang. Menurutnya, keterlibatan korporasi adalah faktor strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial.
“Praktik yang dilakukan di Sawahlunto dapat menjadi model yang direplikasi daerah lain. Semakin banyak perusahaan terlibat, semakin cepat kita wujudkan perlindungan bagi pekerja rentan,” ujarnya.
Transformasi Sawahlunto pasca-tambang diarahkan bukan hanya pada sektor ekonomi dan pariwisata, tetapi juga pada ketahanan sosial. Pemerintah menargetkan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, masuk dalam skema perlindungan jaminan sosial.
Dengan sinergi tiga pihak pemerintah, BPJS, dan perusahaan berpeluang besar menjadi kota pertama di Sumatra Barat yang mendekati pencapaian Universal Coverage ketenagakerjaan. (Benny)


