![]() |
| Wali Kota Pariaman, Yota Balad, serahkan proposal pada Menteri PUPR, Dody Hanggodo, bersama anggota DPR RI, Andre Rosiade. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Setelah sebelumnya bertemu dengan Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar membawa usulan senilai Rp93 miliar, Wali Kota Pariaman Yota Balad kembali melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur penting di Kota Pariaman yang dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini kami dari Pemerintah Kota Pariaman, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat, kembali menyampaikan beberapa usulan infrastruktur kepada Bapak Menteri PUPR,” ujar Yota Balad.
Berikut beberapa usulan prioritas pembangunan infrastruktur Kota Pariaman yang diajukan:
Pembangunan Infrastruktur Jalan – Rp27 miliar
Untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kota Pariaman.
Pengendalian Banjir Sungai Batang Mangor – Rp20 miliar
Menanggulangi kondisi kritis dan longsor di tebing sungai yang telah merusak lahan pertanian warga. Proyek ini sudah tercantum di Kementerian PU melalui Balai Sungai Sumatera V untuk TA 2025, namun hingga kini masih terblokir karena efisiensi anggaran.
Pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman – Rp88 miliar
Sudah mengantongi rekomendasi dari Menteri Perdagangan, serta memiliki DED lengkap. Proyek tinggal menunggu realisasi anggaran dari pusat.
Rehabilitasi GOR Rawang dan GOR Sutan Rajo Bujang – Rp20 miliar
Diperuntukkan bagi fasilitas pelatihan fisik dan bimbingan belajar sekolah kedinasan untuk pelajar Kota Pariaman, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) – Rp15 miliar
Dengan dokumen FS dan DED yang telah rampung serta pembahasan teknis dengan Balai Penataan Bangunan dan Kawasan (BPBPK), diharapkan pembangunan dapat dimulai pada 2026.
Pembangunan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) Desa Pungguang Ladiang – Rp37 miliar
Untuk mengoptimalkan distribusi air minum yang layak dan aman, termasuk pembangunan tambahan Water Treatment Plant (WTP).
Yota Balad menegaskan bahwa seluruh dokumen pendukung, baik teknis maupun administratif, telah disiapkan secara matang oleh Pemerintah Kota Pariaman.
“Dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki di daerah, besar harapan kami agar Kementerian PUPR dapat memfasilitasi dan merealisasikan usulan-usulan ini. Semua proyek ini menyentuh langsung kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya. (rel/s)


