Lubuk Basung, Rakyatterkini.com– Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Kantor DPRD Agam, Selasa (24/9).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Agam, Ilham, didampingi Wakil Ketua, serta dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Secara umum, semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan penting sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
Beberapa catatan tersebut mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, peningkatan kualitas SDM, dan transparansi pengelolaan anggaran.
Pandangan fraksi dibuka oleh Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Asrizal, yang mendukung kebijakan bupati terkait pemberian target kerja jangka waktu kepada kepala OPD, serta mendorong evaluasi rutin agar kinerja perangkat daerah lebih optimal dalam mewujudkan program unggulan.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Zelman menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan perangkat nagari, termasuk perhatian pada BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13, dengan usulan agar besaran tunjangan disetarakan dengan ASN.
Fraksi PAN yang diwakili Drs. Feri Adrianto menekankan defisit murni APBD 2026 yang mencapai lebih dari Rp98 miliar, meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah strategis untuk menekan defisit agar tetap rasional.
Fraksi Demokrat, melalui Syafril SE, meminta perhatian serius terhadap akses internet di nagari-nagari yang masih terbatas, karena jaringan internet kini menjadi kebutuhan vital untuk pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan ekonomi masyarakat. Ia mendorong Dinas Kominfo bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengatasi persoalan ini.
Fraksi Gerindra, melalui Masriko Andri, menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Agam. Dari total pendapatan daerah 2026 sebesar lebih dari Rp1,5 triliun, kontribusi PAD hanya 14,05 persen. Fraksi ini menekankan perlunya optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Fraksi PPP yang diwakili Fiki Ananda S.Ak, menekankan program-program yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat, terutama untuk membantu masyarakat menghadapi inflasi dan kenaikan harga sembako.
Sementara itu, Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, PKB) melalui juru bicara Epi Suardi menyoroti ketimpangan pembangunan antar kecamatan, meminta agar pembangunan lebih merata, termasuk dari sisi akses jalan dan penerangan listrik, dengan prinsip keadilan sosial.
Pandangan umum fraksi DPRD ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran. Seluruh kritik, saran, dan catatan diharapkan dapat memperkuat Ranperda APBD 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.(da*)


