Padang, Rakyatterkini.com – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada kuartal II 2025 tercatat sebesar 3,94 persen, menjadi yang terendah di Pulau Sumatra. Lambatnya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pelaksanaan program pemerintah daerah yang relatif lebih lambat dibandingkan provinsi lain.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatra pada periode yang sama berada di atas 4 persen. Kepulauan Riau mencatat angka tertinggi 7,14 persen, diikuti Sumatra Selatan 5,42 persen, Lampung 5,09 persen, Jambi 4,99 persen, Bengkulu 4,99 persen, Aceh 4,82 persen, Sumatra Utara 4,69 persen, Riau 4,59 persen, Bangka Belitung 4,09 persen, dan Sumatera Barat 3,94 persen.
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menilai provinsi tetangga lebih agresif dalam mendorong proyek fisik dan penyelenggaraan event yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. "Sumbar kalah cepat dalam eksekusi program, sehingga pertumbuhan ekonominya melambat," ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Menurut Syafruddin, permintaan domestik di Sumbar belum berfungsi optimal, sehingga serapan belanja pemerintah ikut melambat. Sektor konstruksi dan investasi juga cenderung stagnan, sehingga efek pengganda terhadap ekonomi menjadi lebih kecil.
Lonjakan impor juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan karena dana belanja keluar dari daerah, memperdalam pelemahan ekonomi Sumbar. "Basis industri pengolahan masih terbatas, pariwisata belum berkembang menjadi ekonomi acara sepanjang tahun, dan logistik pangan dingin belum merata," katanya.
Prof. Syafruddin menekankan pentingnya memperhatikan daya beli masyarakat yang melemah, karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika pendapatan riil rumah tangga tidak meningkat seiring naiknya biaya hidup, belanja non-pokok menurun, omzet usaha kecil menurun, stok barang menumpuk, rekrutmen tertunda, dan perputaran ekonomi di pasar daerah melambat. "Kondisi ini membuat mesin konsumsi kehilangan tenaga, menjadi salah satu penyebab pertumbuhan Sumbar lebih rendah," jelasnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Prof. Syafruddin menyarankan Pemprov Sumbar mempercepat belanja APBD untuk proyek padat karya dan mendukung pembiayaan berbasis arus kas bagi UMKM, agar produksi dan permintaan lokal bergerak serentak.
Selain itu, percepatan perizinan ekspansi usaha yang sudah berjalan, kurasi kalender event lintas kabupaten/kota, serta program padat karya yang cepat cair, perluasan bantuan bersyarat bagi kelompok rentan, dan kampanye belanja produk lokal yang terhubung dengan pengadaan pemerintah dan BUMD, dinilai akan mampu menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan.(da*)


