Jakarta, Rakyatterkini.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terkait kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026.
Ucapan terima kasih tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN sekaligus mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pimpinan serta seluruh anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran ini. Harapan kami, peningkatan tersebut dapat menghadirkan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy.
Ia menekankan bahwa sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran akan diarahkan pada dua prioritas utama, yakni peningkatan kualitas layanan serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia. Proses layanan harus semakin mudah, tetapi tetap akurat, mengingat produk yang kami hasilkan memiliki kekuatan hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.
Prioritas kedua adalah pembenahan SDM, salah satunya melalui rotasi pegawai di berbagai daerah. “Kami ingin menerapkan tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh pengalaman berbeda dan tidak terjebak di zona nyaman. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPR RI juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi salah satu layanan prioritas. Menanggapi hal itu, Ossy memaparkan perkembangan PTSL dari tahun ke tahun.
Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun menurun menjadi 1,3 juta bidang pada 2025. Dengan dukungan DPR, target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang.
“Sejak diluncurkan pada 2016–2017, PTSL mencatat progres signifikan. Meski begitu, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. Ini yang terus kami kejar,” jelasnya.
Ossy menegaskan, percepatan PTSL penting untuk mencegah potensi konflik, sengketa, maupun perkara pertanahan di kemudian hari. Ia pun berharap dukungan serta pengawasan dari Komisi II DPR RI tetap berlanjut.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II. Semoga pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL terus ditingkatkan, sehingga manfaatnya semakin besar dan langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (da*)


