Padang Pariaman, Rakyatterkini.com– Konflik lahan di kawasan Tarok City kembali mencuat. Sengketa antara Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan masyarakat Nagari Kapalo Hilalang ini bukanlah persoalan baru, melainkan permasalahan lama yang telah berakar sejak puluhan tahun lalu.
Sejumlah warga menuturkan, jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, tanah seluas sekitar 1.000 hektare di Tarok City pernah menjadi perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta asal Jerman. Saat itu, perusahaan asing tersebut tidak hanya memberikan kompensasi rutin kepada warga, tetapi juga membangun fasilitas umum seperti irigasi dan sarana lainnya.
Pasca-kemerdekaan, lahan tersebut beralih ke perusahaan lokal, PT Eka Sari. Namun, pada masa gejolak politik 1965, pengurus perusahaan ini dianggap terlibat dengan partai terlarang sehingga tanah dikuasai oleh TNI dan dikelola oleh PT Purna Karya, koperasi milik Angkatan Darat.
“Setelah 1965, lahan diambil alih oleh tentara untuk pengamanan,” ujar Oki Ariadi, tokoh masyarakat yang juga Walikorong Tarok.
Perubahan politik di era Reformasi 1998 membuka jalan bagi masyarakat untuk menuntut hak ulayat. Aksi demonstrasi yang digelar kala itu membuahkan hasil pada 2002, ketika PT Purna Karya menyerahkan kembali tanah kepada masyarakat adat. Namun, persoalan tak berhenti di sana. Demi menghindari konflik baru, warga menyerahkan pengelolaan tanah kepada Pemkab Padang Pariaman pada 2004.
Situasi kembali memanas pada 2016, setelah adanya kesepakatan antara Bupati Padang Pariaman saat itu, Ali Mukhni, dengan masyarakat untuk menjadikan Tarok City sebagai kawasan pendidikan terpadu. Sebagai kompensasi, Pemda berjanji membangun fasilitas nagari dan membuka lapangan pekerjaan, namun sebagian besar janji tersebut tak kunjung terealisasi.
Azmal, salah seorang warga, menilai kondisi yang terjadi saat ini hanyalah puncak dari akumulasi masalah lama. “Persoalan sekarang hanyalah pemantik dari kekecewaan masa lalu,” ujarnya. Ia mendesak pemerintah menuntaskan terlebih dahulu ganti rugi tanaman yang sudah disepakati sejak lebih dari delapan tahun lalu.
Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat lainnya, Budi Haryanto. Menurutnya, akar masalah di Tarok City sebenarnya jelas, yakni ganti rugi lahan serta pengakuan hak masyarakat adat. “Penyelesaiannya harus ditempuh lewat dialog antara Pemda, masyarakat, dan semua pihak terkait agar konflik ini tidak berlarut,” katanya.
Ia menambahkan, status tanah secara prinsip sudah jelas, namun pembagian dan pemanfaatannya harus dimusyawarahkan bersama. “Pemerintah daerah tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Unsur masyarakat harus dilibatkan agar penyelesaian berjalan adil dan bermartabat,” tegasnya.
Merespons kondisi tersebut, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, segera menggelar rapat dengan Forkopimda dan instansi terkait. Hasil pertemuan itu memutuskan pembentukan tim Satgas untuk menuntaskan persoalan. Ia juga meminta pihak penerima lahan, termasuk yang mendapat hibah untuk pembangunan Batalyon Kesehatan (Yonkes), agar memenuhi kewajiban, salah satunya pembayaran uang kerohiman.
“Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah, dengan kebersamaan semua pihak, konflik ini bisa diselesaikan secara baik dan bermartabat,” tutupnya.(da*)


