 |
| Ketua Baleg DPR, Bob Hasan. |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas prioritas 2025 dan menargetkan pembahasannya rampung tahun ini.
“Targetnya, semua harus selesai tahun ini. Namun, prosesnya harus bermakna dengan partisipasi publik,” ujar Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Bob menekankan pentingnya keterlibatan publik yang nyata dalam pembahasan RUU tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa perlu dicermati apakah perampasan aset termasuk pidana pokok atau pidana tambahan.
“Isinya harus jelas dulu, apakah termasuk pidana asal atau pidana tambahan. Ada pidana pokok, ada jenisnya bermacam-macam,” jelasnya.
RUU Perampasan Aset akan dibahas secara paralel dengan RKUHAP, dengan Komisi III DPR yang bertugas menyelesaikan kedua rancangan tersebut secara bersamaan.
“Bersamaan artinya KUHAP tetap berjalan, begitu juga pembahasan perampasan aset,” ucap Bob. Ia menambahkan, penyelesaian RKUHAP akan mempermudah implementasi RUU Perampasan Aset karena membutuhkan dasar hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.
Sebagai informasi, DPR dan pemerintah telah sepakat membahas RUU Perampasan Aset pada 2025. RUU ini termasuk dalam Prolegnas jangka menengah 2024–2029 dan merupakan usulan inisiatif DPR.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik.
“Presiden telah bertemu ketua-ketua parpol, dan hari ini menandai keputusan yang diambil. Proses politik selanjutnya berada di DPR bersama Pak Ketua,” kata Supratman di Jakarta, Selasa (9/9/2025).(da*)
