 |
| Rapat Kementerian ATR/BPN bersama stranas PK. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan sawah.
Langkah ini bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menutup potensi praktik korupsi dalam proses perubahan tata guna lahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menahan konversi lahan sawah menjadi non-sawah agar ketahanan pangan tetap terjaga. Selain itu, data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai LP2B.
“Secara khusus, kita ingin meminimalisir praktik suap atau korupsi dalam layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD,” kata Nusron saat rapat bersama Stranas PK di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Sebagai langkah awal, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang.
Moratorium ini akan didukung dengan program pembersihan data sawah untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang sering muncul. “Sering ditemukan kasus lahan fisik bukan sawah, tapi tercatat sebagai sawah, atau sebaliknya. Tugas kita saat ini adalah memperbaiki data. Jika data sudah akurat, proses perizinan atau layanan tidak lagi bergantung pada LSD,” tegas Nusron.
Rencana aksi ini memiliki enam fokus utama, yaitu kebijakan dan regulasi, proses bisnis, infrastruktur layanan, pengendalian program, komunikasi publik, serta koordinasi antar sektor.
Beberapa langkah konkret yang disiapkan pemerintah antara lain revisi regulasi, penguatan sistem informasi, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian terkait.
Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, menegaskan bahwa keterlibatan Stranas PK tidak sekadar mendampingi penyusunan rencana aksi, tetapi juga memastikan kebijakan ATR/BPN sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2026.
“Alih fungsi lahan merupakan isu strategis dalam pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan rencana aksi ini responsif sekaligus mengedepankan tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis sistem,” ujar Didik.
Stranas PK menargetkan dua capaian utama dalam isu alih fungsi lahan, yakni terkontrolnya konversi lahan pertanian dan terbentuknya sistem nasional yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah, dengan tujuan akhir menghilangkan tumpang tindih dalam perencanaan ruang.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta Tim Teknis Stranas PK, Muhammad Isro dan Agung, yang bertugas mengolah data dan informasi. (da*)
