 |
| Kementerian ATR/BPN RDP dengan komisi II DPR RI. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan perkembangan program pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (8/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Nusron menyebut program percepatan sertifikasi tanah berjalan sesuai rencana dan kini hampir mencapai target nasional. “Pendaftaran tanah sudah mencakup bidang terdaftar maupun yang telah bersertifikat. Hingga saat ini, sebanyak 123,1 juta bidang tanah berhasil didaftarkan, atau sekitar 98 persen dari target 126 juta bidang,” jelasnya.
Data per 4 September 2025 mencatat, jumlah bidang tanah bersertifikat mencapai 96,9 juta bidang atau 77 persen dari total target. Rinciannya, meliputi Hak Milik sebanyak 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, serta Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Terkait tanah wakaf, Nusron menekankan adanya langkah khusus agar pengelolaan lebih tertib. Sejak 2024, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Agama mempercepat pendaftaran tanah wakaf. “Upaya ini penting untuk melindungi aset umat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi lahan yang digunakan sebagai tempat ibadah,” ungkapnya.
Meski capaian program tergolong tinggi, Nusron mengakui masih ada tantangan di lapangan, baik dalam proses pendaftaran maupun penyelesaian konflik pertanahan. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat penanganannya,” tegasnya.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, ini dihadiri pejabat eselon I dan II Kementerian ATR/BPN. Selain itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia juga mengikuti rapat secara daring.(da*)
