 |
| Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas bidang ekonomi. |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Selasa (9/9/2025). Fokus utama rapat, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang belakangan dinilai masih berjalan di bawah ekspektasi publik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat menegaskan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang sejak awal periode.
“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat memutuskan untuk mempercepat semuanya. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujarnya.
Pernyataan itu memberi sinyal adanya hambatan birokrasi dan eksekusi di lapangan. Meski program pembangunan sudah tersusun, kenyataannya implementasi masih belum sejalan dengan target.
Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan disiplin pada aturan defisit fiskal maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai mandat undang-undang. Penegasan ini penting di tengah sorotan publik terhadap meningkatnya belanja negara dan proyek-proyek besar yang menyedot anggaran.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa pelebaran defisit otomatis memicu inflasi. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen masih berada pada ruang aman.
“Defisit APBN tidak otomatis menyebabkan inflasi. Kita lihat sisi-sisi yang lain, termasuk kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan,” ucapnya.
Pemerintah menekankan bahwa percepatan program ekonomi harus bermuara pada penciptaan lapangan kerja. “Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar,” kata Purbaya.
Namun, tantangan nyata terletak pada efektivitas distribusi stimulus. Sejumlah kalangan menilai bahwa selama ini belanja negara cenderung terserap lambat dan tidak langsung menyentuh sektor riil, terutama UMKM dan sektor padat karya yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
Purbaya menambahkan, koordinasi dengan Bank Indonesia menjadi kunci agar percepatan belanja tidak menekan likuiditas perbankan.
“Kami sudah berdiskusi dengan BI agar kebijakan fiskal dan moneter bisa sejalan,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus merespons kekhawatiran pelaku pasar bahwa lonjakan belanja pemerintah bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Meski Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akselerasi, pertanyaan besar tetap menggantung: sejauh mana pemerintah mampu mengeksekusi agenda percepatan di tengah kondisi birokrasi yang kerap lamban dan iklim investasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Pengamat ekonomi menilai, target pertumbuhan 6,5–6,7 persen hanya bisa dicapai jika pemerintah mampu mengurai hambatan klasik, mulai dari lambatnya realisasi anggaran, tumpang tindih regulasi, hingga kepastian hukum bagi investor.
Tanpa pembenahan mendasar, percepatan ekonomi bisa berakhir sekadar jargon politik, bukan realitas yang dirasakan masyarakat. (Ris1)
