Jakarta, Rakyatterkini.com – Kepolisian RI melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) menjalin kerja sama dengan Singapore Police Force (SPF) untuk membongkar jaringan perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi di Jawa Barat.
Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, menyebutkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus penyelundupan bayi yang melibatkan jalur Bandung, Pontianak, Jakarta, hingga Singapura.
“Kasus perdagangan bayi ini terus kami telusuri hingga ke luar negeri,” ujar Untung, Jumat (19/9/2025).
Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, pihak kepolisian Singapura siap membantu pemeriksaan sejumlah saksi. Pertanyaan yang telah disusun penyidik Polda Jawa Barat akan dikirim melalui NCB Jakarta sebelum diteruskan ke NCB Singapura pada akhir pekan ini.
“Selain itu, SPF juga bersedia mendukung pencarian tiga warga Singapura yang diduga terlibat,” tambahnya.
Divhubinter Polri juga menyarankan agar penyidik mendalami data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik porter yang diduga membawa bayi ke Singapura, guna memastikan identitas serta jalur keberangkatan mereka.
Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan bahwa setiap bayi diperdagangkan dengan harga sekitar 20 ribu dolar Singapura atau setara Rp254 juta. Nilai tersebut mencakup biaya persalinan, kebutuhan bayi, serta keuntungan pihak yang terlibat.
“Angka itu terungkap dari 12 dokumen akta notaris adopsi yang kami sita di rumah salah satu tersangka, Siu Ha alias SH. Dokumen berbahasa Inggris tersebut dipakai sebagai legalitas semu untuk melancarkan transaksi adopsi,” ungkap Surawan.
Hasil penyelidikan menunjukkan, jaringan ini telah mengumpulkan sedikitnya 25 bayi, dengan 15 di antaranya sudah dipindahkan ke Singapura melalui modus adopsi.
Para pelaku kini dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda Rp600 juta.(da*)


