![]() |
| Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com - Gerakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Dari pelosok desa hingga pusat kota, dari tangan generasi muda hingga para orang tua, UMKM hadir sebagai denyut nadi ekonomi rakyat.
Namun, di balik geliat itu, fakta pahit tak bisa diabaikan, sebagian besar UMKM masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup.
UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tapi di banyak daerah nasibnya tak lebih dari bahan seremoni pejabat. Program pendampingan hanya ramai saat acara seremonial, sementara ribuan pedagang kecil tetap terjebak di level 'bertahan hidup'.
Di titik inilah, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) seharusnya menjadi game changer. Bukan sekadar papan nama yang dipajang di gedung-gedung pemerintah daerah, melainkan pusat pengawalan yang nyata. Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menegaskan PLUT adalah jawaban konkrit atas peliknya persoalan UMKM.
“PLUT ini bukan hanya tempat mengurus dokumen, tetapi wadah strategis untuk mengawal UMKM naik kelas. Mulai dari packaging, konsultasi pemasaran, legalitas, hingga strategi usaha, semua harus terintegrasi di sini,” tegasnya, Jumat (19/9/2025).
Sayangnya, yang terjadi di banyak daerah justru sebaliknya. Pemerintah daerah terkesan lebih sibuk dengan seremoni pelatihan singkat, seminar berlabel "pemberdayaan UMKM", atau pameran sesaat yang lebih gemerlap di media ketimbang berdampak bagi pelaku usaha.
Tidak ada struktur pendampingan yang berkesinambungan. Tidak ada strategi jangka panjang. Yang ada hanya agenda musiman—sekadar untuk menggugurkan kewajiban.
Siti menyoroti pelaku UMKM ultra mikro, pedagang pecel, tukang cilok, atau warung kecil di pinggir jalan. Mereka adalah wajah nyata UMKM yang hanya berharap bisa menutup biaya harian. Tanpa pendampingan serius, mereka akan terus berada di lingkaran stagnasi, selamanya berkutat di kelas "bertahan hidup".
PLUT seharusnya hadir sebagai ruang akselerasi, penghubung antara UMKM dengan inovasi, jaringan pasar, hingga akses pembiayaan yang mudah dan murah. Jika fungsi ini berjalan optimal, UMKM bukan hanya bisa mandiri, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Realitasnya, banyak pemerintah daerah gagal membaca kebutuhan mendasar UMKM. Mereka lebih senang dengan agenda seremonial memotong pita, berfoto dengan produk lokal, atau sekadar meluncurkan program tanpa pengawasan. Akibatnya, PLUT yang digadang-gadang sebagai “jawaban” malah mandek di atas kertas.
Padahal, ketika pendampingan dilakukan menyeluruh, UMKM bisa menjadi solusi nyata menekan pengangguran, meningkatkan daya beli, bahkan mengangkat kualitas hidup rakyat. Tapi selama pola pikir birokrasi masih terjebak pada simbolisasi, potensi emas ini hanya akan jadi wacana yang berulang-ulang.
Keberadaan PLUT sejatinya adalah investasi cerdas untuk masa depan ekonomi rakyat. Bukan proyek jangka pendek, bukan pula alat pencitraan kepala daerah. Namun, tanpa keseriusan, PLUT hanya akan jadi monumen kebijakan: indah di brosur, tapi rapuh di lapangan.
UMKM tidak butuh janji manis atau seremoni. Mereka butuh pendampingan nyata, berkelanjutan, dan terstruktur. Tanpa itu, jargon "UMKM naik kelas" akan tetap sekadar slogan kosong, sementara para pedagang kecil terus berkeringat hanya untuk bertahan hidup. (Ris1)


