Notification

×

Iklan

Pengelolaan DAS Anai, Gubernur Ajak Perkuat Kolaborasi Selamatkan Lingkungan

Kamis, 25 September 2025 | 06:16 WIB Last Updated 2025-09-24T23:16:00Z

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, kukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah.

Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) pada Rabu (24/9) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar. 

Mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat.”

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, dan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Ibu Nurul Iftitah. Jajaran pejabat daerah, pimpinan BUMN, akademisi, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat juga turut meramaikan kegiatan ini.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyoroti kondisi kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai yang membentang sepanjang ±682,4 km² dan mencakup wilayah Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang.

“DAS Anai saat ini menghadapi tekanan berat dari tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Ini telah menyebabkan banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan ekosistem,” ungkap Mahyeldi.

Gubernur menekankan empat langkah strategis dalam penyelamatan DAS, yaitu:
Rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum bagi pelanggar, penertiban pemanfaatan lahan sesuai RTRW, peningkatan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menciptakan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tambahnya.

Pada momen yang sama, Gubernur juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar. Ia menyampaikan pentingnya pembentukan KKMD sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi, sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Dalam pandangannya, masih banyak tantangan besar yang dihadapi, seperti praktik penebangan mangrove secara ilegal, alih fungsi lahan pesisir, pencemaran dari sampah dan limbah, konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan.

“KKMD diharapkan memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga pesisir kita,” jelas Mahyeldi.

Dr. Ristianto Pribadi dari Kementerian Kehutanan RI menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam aksi nyata pelestarian mangrove. Ia juga menyoroti perlunya diversifikasi pembiayaan inovatif dalam program mangrove dan DAS.

“KKMD Sumbar kami harapkan bisa menjadi contoh baik bagi provinsi lain. Kami juga mengharapkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pengelolaan DAS dan mangrove secara berkelanjutan, melalui kerja sama lintas sektor — dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga dunia usaha dan LSM,” kata Ristianto.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sumatera Barat, khususnya kawasan DAS Anai dan ekosistem mangrove pesisir. (*/gp)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update