 |
| Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) |
Padang, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjaga integritas. Menurut Fadly, integritas tidak hanya soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam menjalankan pemerintahan.
“Integritas bukan sekadar kejujuran, tapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan. Jika prosesnya berantakan, peluang terjadinya penyimpangan tetap ada,” kata Fadly.
Fadly menambahkan, pengawasan melalui MCSP harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk hal-hal sederhana seperti pengarsipan dan digitalisasi dokumen, untuk memperkuat transparansi dan memudahkan pemantauan kepatuhan perangkat daerah.
“Kota Padang harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan transparansi. Dengan MCSP yang kuat, praktik korupsi bisa dideteksi sejak dini,” tegasnya.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong Pemko Padang meningkatkan capaian MCSP sekaligus memperkuat mitigasi pencegahan korupsi agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
“Setiap proyek strategis, pokir, dan hibah harus mengikuti prosedur dan standar operasional. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP. Risiko fraud harus diminimalkan karena PBJ menjadi sektor yang paling rawan, menyumbang sekitar 70 persen kasus korupsi,” ujar Harun.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menambahkan bahwa fokus supervisi MCSP kali ini adalah pada bidang PBJ, mengingat sektor tersebut rentan terhadap penyimpangan dan korupsi.
“Pada 2024, nilai MCSP Kota Padang mencapai 94,99, menempatkan Padang di posisi pertama di Sumatera Barat dan kedua se-Sumatera. Penilaian 2025 masih berlangsung. Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi, mulai dari perencanaan, penganggaran, PBJ, pengelolaan aset daerah, pendapatan pajak, APIP, hingga pelayanan publik, agar capaian terbaik bisa dipertahankan,” jelas Isrin.
Rakor ini dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, para pimpinan OPD, dan jajaran terkait yang menangani 10 proyek strategis, hibah, serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang.(da*)
