 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih menelaah secara mendalam persoalan cukai rokok, termasuk dugaan praktik penyalahgunaan atau pemalsuan cukai yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9), Purbaya menegaskan belum dapat memberikan kesimpulan karena kajian masih berlangsung.
“Saya perlu melihat lebih jauh. Analisisnya belum mendalam. Katanya ada permainan, tapi kita perlu pastikan di mana letaknya,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai kemungkinan pembatalan rencana kenaikan cukai rokok pada 2026.
Ia menambahkan, bila kebocoran akibat peredaran cukai palsu bisa ditangani, maka potensi penerimaan negara akan meningkat signifikan.
“Kalau masalah cukai palsu bisa dibereskan, tentu besar sekali tambahan pendapatan negara yang bisa diperoleh. Dari situ, kita bisa menentukan arah kebijakan berikutnya,” jelasnya.
Purbaya menekankan, keputusan pemerintah nantinya akan bergantung pada hasil kajian dan temuan di lapangan.
“Semua akan ditentukan oleh studi dan analisis yang sedang berjalan,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025, isu penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi salah satu pembahasan dalam kerangka APBN 2026.
Dalam forum itu, Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyoroti tantangan yang dihadapi pabrik rokok besar, termasuk Gudang Garam, serta dampaknya terhadap para pekerja. Ia mengingatkan, kebijakan kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi bisa memukul industri, khususnya di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Harris pun mengusulkan agar pemerintah lebih memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sebagai langkah alternatif meningkatkan penerimaan negara tanpa harus mengerek cukai secara agresif.(da*)
