Notification

×

Iklan

Padang Sesuaikan Perda KTR dengan PP Baru

Jumat, 19 September 2025 | 19:47 WIB Last Updated 2025-09-19T12:47:43Z

Monitoring dan evaluasi (monev) Wali Kota Padang Fadly Amran terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok 

Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Padang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Ruang Rapat BPKAD, Balai Kota Lama, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan ini digelar untuk meninjau efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR, sekaligus menyesuaikan dengan aturan terbaru setelah terbitnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan bahwa kebijakan baru dari pemerintah pusat membawa sejumlah penyesuaian, mulai dari aturan iklan rokok hingga penertiban di kawasan tertentu.

“Kawasan Tanpa Rokok sangat penting untuk mewujudkan visi Padang sebagai smart city sekaligus kota sehat. Forum ini juga menjadi sarana mengevaluasi efektivitas Perda yang telah berjalan. Dengan adanya aturan baru, kita siap menyesuaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemko Padang saat ini juga tengah mengikuti penilaian Kota Sehat oleh Kementerian Kesehatan RI. Karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan Padang yang lebih sehat dan nyaman.

“Kota sehat yang kita cita-citakan meliputi sekolah, pasar, infrastruktur, hingga aspek sosial dan kebencanaan. Pertemuan ini diharapkan memberi masukan berharga bagi langkah kita ke depan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan, Benget Saragih, menjelaskan sejumlah poin penting dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur pemantauan melalui sistem informasi kesehatan nasional, pemberian penghargaan kepada kepala daerah, hingga pembatasan iklan rokok dan rokok elektrik.

Menurut Benget, iklan dilarang dipasang di fasilitas layanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, arena bermain anak, jalan protokol, serta dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kurnia Fajar Darmawan, mengapresiasi langkah Pemko Padang yang telah lebih dulu memiliki Perda KTR. Menurutnya, Monev semacam ini penting untuk memastikan aturan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional.

Kegiatan Monev turut dihadiri oleh Tim Kerja Hukor Nas P2P Kemenkes, Dinas Kesehatan Sumbar, Biro Hukum Pemprov Sumbar, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Andalas Tobacco Control (ATC), serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update