Jakarta, Rakyatterkini.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan memeriksa lima pihak dari sejumlah biro perjalanan. Pemeriksaan fokus pada mekanisme perolehan kuota haji khusus tambahan dan adanya dugaan permintaan uang untuk mendapatkan kuota tersebut.
“Para saksi didalami terkait proses perolehan kuota haji khusus tambahan serta adanya permintaan uang agar kuota bisa diperoleh,” ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (23/9) di Polda Jawa Timur. Berikut daftar saksi yang diperiksa:
Muhammad Rasyid – Direktur Utama PT Saudaraku
RBM Ali Jaelani – Bagian Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera
Siti Roobiah Zalfaa – Direktur PT Al-Andalus Nusantara Travel
Zainal Abidin – Direktur PT Andromeda Atria Wisata
Affif – Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata
Sejauh ini, KPK telah mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus ini. Salah satunya, adanya dugaan oknum Kementerian Agama (Kemenag) yang meminta “uang percepatan” kepada agen travel haji.
Uang ini dikatakan sebagai syarat agar para jemaah dapat berangkat haji pada tahun yang sama melalui kuota haji khusus tambahan, padahal secara praktik, antrean haji khusus biasanya membutuhkan beberapa tahun.
Salah satu pihak yang ditawari skema ini adalah pendakwah Ustaz Khalid Basalamah. Uang percepatan yang diminta mencapai USD 2.400 per jemaah. Dengan skema ini, Khalid dan jemaahnya berhasil berangkat haji di tahun yang sama.
“Oknum Kemenag menyampaikan, ‘ini juga bisa berangkat tahun ini, tapi harus ada uang percepatan.’ Uang yang diberikan sekitar USD 2.400 per kuota,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (18/9).
Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka. Lembaga anti-rasuah menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sehingga penyidikan berjalan tanpa tersangka. Sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, telah diperiksa.
Kasus ini berawal saat Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Pembagian kuota tambahan itu dilakukan dengan rasio 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, padahal berdasarkan undang-undang, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota nasional.
KPK menduga asosiasi travel haji yang mengetahui adanya kuota tambahan kemudian menghubungi pihak Kemenag untuk membahas pembagian kuota.
Berdasarkan perhitungan awal, dugaan praktik ini menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun akibat perubahan kuota dari haji reguler menjadi haji khusus.(da*)


