![]() |
| Audiensi Pedagang Taman Silo di DPRD Sawahlunto. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Gelombang kekecewaan pedagang kuliner Taman Silo kian tak terbendung. Setelah menunggu sejak pagi di Balai Kota Sawahlunto, rombongan pedagang pulang dengan tangan hampa lantaran gagal bertemu Wali Kota Riyanda Putra maupun Sekda Rovanly Abdams.
Koordinator pedagang, Sariwijaya, mengaku kecewa berat. “Kami sampai di balai kota pukul 08.00 WIB. Saat itu terlihat ada wali kota dan sekda, tapi mereka langsung masuk mobil dinas dan tidak menemui kami. Kami merasa diabaikan oleh pimpinan daerah kami sendiri,” ujarnya dengan nada getir.
Merasa tak digubris eksekutif, rombongan pedagang mengalihkan langkah ke gedung DPRD Sawahlunto. Di sinilah aspirasi mereka akhirnya mendapat ruang dengar.
Dalam forum dengan para legislator, pedagang Taman Silo mengurai enam tuntutan utama yang menggambarkan buruknya penataan pasca relokasi dari Lapangan Segitiga (Lapseg). Mereka menilai, janji pemerintah untuk menyiapkan lokasi representatif justru berujung pada kawasan kumuh.
Enam tuntutan tersebut antara lain:
1. Perbaikan atap kanopi dan pengecoran lantai lapak.
2. Penyediaan area parkir yang memadai.
3. Penyelenggaraan event rutin di Taman Silo untuk menarik pengunjung.
4. Pemberian kompensasi biaya hidup jangka pendek.
5. Larangan pungutan liar saat event besar.
6. Penataan pedagang yang lebih rapi agar mudah terlihat pengunjung.
DPRD Menekan, Pemko Terpojok
Ketua DPRD Sawahlunto, Susi Haryati, tegas mendesak Pemko agar segera menuntaskan masalah ini.
“Pedagang UMKM harus punya tempat yang representatif agar bisa bertahan. Pemerintah tidak boleh membiarkan mereka kehilangan penghasilan setelah direlokasi,” ungkapnya.
Nada serupa datang dari anggota dewan lain. Idrayeni menyoroti minimnya kesiapan fasilitas dasar. Fatrionaldi menegaskan pentingnya kejelasan status lahan Taman Silo yang masih milik PTBA, agar pembangunan tak sia-sia.
"Kalau tidak ada legalitas formal dari PT. BA , menyerahkan lahan Taman Silo kepada Pemko, sangat riskan kalau APBD digelontorkan guna pembenahan Taman Silo. Sewaktu - waktu PT. BA bisa saja mengambil kembali lahan tersebut, seperti yang dilakukan PT. BA mengambil kembali lahan 393 ha si kawasan Kandi" tegasnya.
Sejalan dengan Fatrionaldi, Ronny Eka Putra bahkan mengingatkan agar dana pokir anggota DPRD tidak dialirkan tanpa kepastian lahan.
Lebih tajam lagi, Ronal Kardinal menyarankan opsi realistis: membuka kembali peluang berdagang di Lapseg.
“Banyak hotel justru ramai karena ada sentra kuliner di depannya. Kalau pedagang kembali ke Lapseg, Hotel Saka juga bisa ikut hidup, pedagang terbantu, dan wisata kuliner semakin berkembang,” ucapnya.
Di tengah desakan, perwakilan Pemko melalui Dinas Koperindag meminta waktu dua hari untuk berkoordinasi lintas OPD dan dengan pimpinan daerah. Pemko juga meminta dukungan DPRD untuk membuka komunikasi resmi dengan PTBA guna memastikan status lahan yang akan ditempati UMKM kuliner.
Namun, sikap menunggu ini dinilai rawan memperdalam krisis kepercayaan publik. Bagi pedagang, relokasi tanpa kesiapan infrastruktur sama saja dengan mematikan usaha kecil yang menjadi denyut nadi ekonomi rakyat.
Kasus Taman Silo membuka tabir lemahnya tata kelola relokasi pedagang di Sawahlunto. Enam OPD terkait—Dinas Koperindag, Lingkungan Hidup, PUPR, Perhubungan, Balitbangda, hingga Satpol PP—seolah berjalan sendiri tanpa sinkronisasi.
Sementara eksekutif memilih absen saat warga mencari jawaban, DPRD kini menjadi tumpuan terakhir pedagang. Jika Pemko gagal merespons cepat, relokasi Taman Silo bukan hanya akan dikenang sebagai blunder tata ruang, tetapi juga sebagai bukti nyata pemerintah kota abai terhadap denyut ekonomi warganya sendiri. (Benny)


