Notification

×

Iklan

Menggugat Reformasi Kapolri: Bisakah Polri Mengubah Paradigma Kekuasaan yang Sudah Mengakar?

Kamis, 25 September 2025 | 13:11 WIB Last Updated 2025-09-25T06:11:44Z

Ilustrasi.

RAKYATTERKINI.COM - Reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik lahirnya institusi-institusi demokratis di Indonesia, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, lebih dari dua dekade berlalu, pertanyaan mendasar masih bergema di ruang publik. 

Apakah Polri benar-benar telah berubah, ataukah hanya berganti wajah tetapi tetap mempertahankan paradigma kekuasaan yang lama?

Sebagai mahasiswa ilmu politik, kita dituntut untuk tidak sekadar melihat Polri sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi politik yang sarat kepentingan. Sebab, relasi kuasa antara negara, rakyat, dan aparat penegak hukum selalu ditentukan oleh siapa yang mengendalikan instrumen kekerasan sah (legitimate use of force). 

Polri, dalam hal ini, bukan sekadar aparat penertiban, melainkan pilar kekuasaan yang sering kali dipelihara untuk melanggengkan dominasi elit politik.

Jejak Historis dan Paradigma Kekuasaan Polri

Polri lahir dari rahim sejarah panjang Orde Baru yang otoriter. Meski secara kelembagaan dipisahkan dari TNI pasca reformasi, banyak pola lama yang tetap hidup, budaya kekuasaan yang sentralistik, gaya komando militeristik, hingga kecenderungan represif terhadap rakyat. Reformasi seakan hanya merombak kulit luar, tanpa benar-benar membongkar akar persoalan.

Paradigma kekuasaan yang mengakar di tubuh Polri terbukti dalam berbagai kasus mulai dari tindakan represif terhadap demonstrasi mahasiswa, kriminalisasi aktivis, hingga praktik “jual beli hukum” di tingkat elit. 

Pertanyaan besarnya, apakah Kapolri sebagai pucuk pimpinan berani melakukan reformasi substansial, atau justru terjebak pada lingkaran status quo yang menguntungkan segelintir pihak?

Sebagaimana ditegaskan oleh Samuel P. Huntington, “institusi politik yang kuat bukanlah yang sekadar mampu bertahan, melainkan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakatnya.” Jika Polri gagal beradaptasi dengan tuntutan demokrasi, maka reformasi kepolisian hanya akan menjadi jargon kosong tanpa makna.

Tantangan Kapolri: Reformasi atau Retorika?

Setiap Kapolri baru selalu datang dengan jargon perubahan, mulai dari “Presisi” hingga berbagai program modernisasi. Namun realitas di lapangan sering kali tidak berbanding lurus. Penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. 

Rakyat kecil diproses hukum dengan cepat, sementara elit yang memiliki kuasa politik dan ekonomi sering kali dilindungi atau bahkan dinegosiasikan kasusnya.

Kondisi ini menunjukkan betapa dalamnya paradigma kekuasaan yang mengakar. Polri bukan sekadar lembaga penegak hukum, tetapi bagian dari struktur kekuasaan yang memiliki kepentingan politik. Di sinilah tantangan reformasi Kapolri, bukan hanya membenahi citra kelembagaan, melainkan merombak kultur kekuasaan yang selama ini melekat erat.

Seorang mahasiswa politik tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa Polri sering kali menjadi alat kekuasaan. Saat rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan kritik, aparat hadir dengan gas air mata, pentungan, dan barisan tameng. Demokrasi direduksi menjadi ritual prosedural, sementara kebebasan sipil terus digerogoti.

Michel Foucault pernah menegaskan “kekuasaan itu hadir di mana-mana, merembes dalam relasi sosial, dan sering kali bekerja melalui institusi yang dianggap netral.” Dalam konteks Indonesia, Polri adalah representasi nyata dari teori itu. Ia bukan hanya penegak hukum, tetapi instrumen kuasa yang menentukan siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus dibungkam.

Masalah besar lain yang dihadapi Polri adalah krisis kepercayaan publik. Survei demi survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri cenderung fluktuatif, bahkan sering jatuh akibat kasus-kasus besar, seperti korupsi di tubuh kepolisian, kasus pembunuhan yang melibatkan aparat, hingga keterlibatan dalam praktik mafia hukum.

Legitimasi publik adalah fondasi utama bagi sebuah institusi penegak hukum. Tanpa legitimasi, setiap kebijakan Polri akan dipandang sebagai instrumen represi, bukan perlindungan. Inilah titik krusial yang harus dijawab oleh Kapolri: bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi nyata, bukan sekadar retorika?

Bisakah Paradigma Itu Diubah?

Pertanyaan paling mendasar adalah, bisakah Polri benar-benar mengubah paradigma kekuasaan yang sudah mengakar? Jawabannya tentu tidak sederhana. Reformasi institusional selalu menghadapi resistensi dari dalam. Budaya kekuasaan yang sudah tertanam puluhan tahun tidak bisa dibongkar hanya dengan slogan atau peraturan baru.

Namun, bukan berarti perubahan mustahil. Polri bisa memulai dengan tiga langkah:
1. Reformasi struktural  memastikan independensi kepolisian dari intervensi politik praktis dan kepentingan elit.
2. Reformasi kultural membongkar budaya kekerasan, mengganti paradigma represif dengan paradigma pelayanan publik.
3. Reformasi hukum  menegakkan prinsip equality before the law tanpa pandang bulu, baik terhadap rakyat kecil maupun pejabat tinggi.

Ketiga langkah ini membutuhkan kepemimpinan Kapolri yang visioner, berani, dan berkomitmen pada demokrasi. Tanpa itu, Polri hanya akan menjadi institusi yang sibuk mempercantik citra, sementara rakyat tetap tercekik dalam sistem hukum yang timpang.

Sebagai mahasiswa, kita punya kewajiban moral untuk terus menggugat dan mengawasi jalannya reformasi kepolisian. Suara mahasiswa tidak boleh berhenti di jalanan, tetapi juga harus hidup di ruang akademik. Kritik kita harus tajam, berbasis data, dan berakar pada analisis politik yang mendalam.

Polri bukanlah musuh, tetapi mitra demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat. Namun, ketika mitra ini menyimpang dan menjelma menjadi alat kekuasaan, mahasiswa tidak boleh bungkam. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian untuk menggugat. (*)

*Penulis: Revan Fauzi Handhika
Ilmu Politik Universitas Andalas


IKLAN



×
Berita Terbaru Update