 |
| Lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan dari jabatannya, namun tetap menerima gaji dan tunjangan.
Keputusan ini memicu kemarahan publik, terlebih setelah gelombang demonstrasi besar di kawasan Senayan sejak akhir Agustus 2025. Isu anggota dewan yang masih menerima pembayaran meski dinonaktifkan ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan, bagaimana mungkin wakil rakyat yang kehilangan kepercayaan publik tetap digaji dari uang rakyat.
Penyebab Penonaktifan
Penonaktifan ini dilakukan karena sejumlah anggota DPR dianggap melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang menyinggung masyarakat. Situasi memanas setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demo pada 28 Agustus 2025. Tragedi tersebut menimbulkan solidaritas luas dan semakin menyorot isu kenaikan gaji fantastis anggota dewan. Gedung DPR dan bahkan rumah pribadi para politisi menjadi sasaran kemarahan massa.
Lima Anggota DPR yang Dinonaktifkan
Uya Kuya (PAN) – Dinonaktifkan mulai 1 September 2025 oleh PAN. Keputusan ditandatangani Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Viva Yoga Mauladi. Publik masih mengingat aksinya berjoget saat Sidang Tahunan MPR/DPR, bersamaan dengan isu kenaikan gaji hingga Rp100 juta per bulan. Rumahnya di Duren Sawit diserbu massa.
Eko Patrio (PAN) – Dinonaktifkan karena aksi joget dan parodi video TikTok yang memicu kemarahan publik. Rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, juga dijarah.
Ahmad Sahroni (NasDem) – Dicopot setelah menyebut masyarakat yang ingin DPR dibubarkan sebagai “orang tolol sedunia”. Rumahnya di Tanjung Priok diserbu massa.
Nafa Urbach (NasDem) – Dinonaktifkan karena mendukung tunjangan rumah Rp50 juta, dinilai tidak empati pada rakyat. Rumahnya di Bintaro turut diserbu.
Adies Kadir (Golkar) – Wakil Ketua DPR dari Golkar ini dinilai bercanda soal kenaikan tunjangan beras dan bensin anggota DPR. Rumah pribadinya tetap menjadi sasaran kemarahan massa.
Mengapa Masih Menerima Gaji?
Meski dinonaktifkan, kelima anggota DPR tetap memperoleh gaji dan tunjangan. Sesuai Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, penonaktifan bersifat sementara sehingga hak keuangan tetap dibayarkan. Nonaktif berbeda dengan pemecatan, yang mencabut status anggota DPR secara permanen melalui proses panjang melibatkan partai, pimpinan DPR, Presiden, dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Rincian Tunjangan yang Masih Diterima
Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, tunjangan yang tetap dibayarkan meliputi:
Tunjangan istri/suami
Tunjangan anak
Tunjangan jabatan
Tunjangan kehormatan
Tunjangan komunikasi
Tunjangan beras
Pelajaran dari Kasus Ini
Kasus ini menekankan beberapa hal penting:
Hukum tetap lebih dominan dibanding tekanan publik.
Masyarakat perlu memahami perbedaan antara status nonaktif dan pemecatan.
Kritik publik menandakan meningkatnya kesadaran politik.
Transparansi hak keuangan anggota DPR wajib dibuka untuk menghindari kecurigaan publik.
Keadilan Sosial di Tengah Krisis
Di tengah kesulitan rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, fakta bahwa wakil rakyat nonaktif tetap menerima gaji dan tunjangan menimbulkan rasa ketidakadilan. Media internasional pun menyoroti hal ini sebagai simbol kesenjangan sosial-politik di Indonesia.
Namun, peristiwa ini membuka ruang refleksi penting: wakil rakyat harus benar-benar menjadi pelayan publik, bukan hanya penerima fasilitas negara. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian partai politik menindak tegas menjadi kunci perubahan ke depan.(da*)
