 |
| Rakor MCSP Pemkot Padang bersama dengan KPK RI. |
Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa integritas bukan sekadar soal kejujuran, melainkan juga komitmen dan konsistensi dalam menjalankan setiap proses pemerintahan.
“Integritas bukan hanya kejujuran, tapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan secara bersama-sama. Jika prosesnya tidak tertata, celah penyimpangan tetap terbuka,” ujarnya.
Fadly menambahkan, pengawasan melalui MCSP harus dilakukan secara menyeluruh. Hal-hal sederhana seperti pengarsipan dan digitalisasi dokumen sangat penting untuk memperkuat transparansi sekaligus memudahkan pemantauan kepatuhan perangkat daerah. “Kota Padang harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan transparansi. Dengan memperkuat MCSP, praktik korupsi akan sulit terjadi karena bisa terdeteksi sejak awal,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong Pemkot Padang meningkatkan capaian MCSP sekaligus memperkuat mitigasi pencegahan korupsi agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Proyek strategis, pokir, maupun hibah harus dijalankan sesuai prosedur dan standar operasional. Sedangkan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP,” jelas Harun.
Ia menekankan, risiko dan potensi fraud harus diminimalkan, terutama di bidang PBJ yang menjadi sumber sekitar 70 persen kasus korupsi.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menambahkan bahwa supervisi MCSP kali ini difokuskan pada PBJ, sektor yang paling rawan penyimpangan dan korupsi. Ia juga mengungkapkan, pada 2024, nilai MCSP Kota Padang mencapai 94,99, menempatkan Padang di peringkat pertama Sumatera Barat dan kedua di Sumatera secara keseluruhan. Untuk 2025, proses penilaian masih berlangsung.
“Data yang disampaikan ke KPK sebagian sudah diverifikasi, sebagian lainnya masih dalam proses. Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi, mulai dari perencanaan, penganggaran, PBJ, pengelolaan barang milik daerah, pendapatan pajak, APIP, hingga pelayanan publik, agar capaian terbaik dapat dipertahankan,” jelas Isrin.
Rakor ini dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pimpinan OPD, dan jajaran terkait yang menangani 10 proyek strategis, hibah, serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang.(da*)
