 |
| Iustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik suap dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 yang melibatkan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) di berbagai jenjang.
“Setiap tingkatan pejabat ternyata menerima bagian masing-masing,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
KPK saat ini tengah menelusuri aliran dana korupsi tersebut sekaligus menyita aset terkait, termasuk rumah dan kendaraan. Salah satu langkah terbaru adalah penyitaan dua rumah milik aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, dengan total nilai mencapai Rp6,5 miliar.
Dana haram tersebut diduga mengalir secara berjenjang melalui orang kepercayaan, kerabat, hingga staf ahli pejabat Kemenag.
Penyidikan resmi kasus ini diumumkan KPK pada 9 Agustus 2025, setelah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, diperiksa pada 7 Agustus. Lembaga antirasuah juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara akibat kasus ini.
Pada 11 Agustus, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun dan telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.
Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan KPK, tetapi juga Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, yang sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan haji 2024.
Salah satu sorotan utama adalah pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Kemenag diketahui membagi kuota tersebut secara merata: 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Padahal, ketentuan Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menetapkan kuota haji khusus maksimal 8 persen, sedangkan 92 persen harus dialokasikan untuk haji reguler. (da*)
