 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Purbaya Yudhi Sadewa memulai debutnya sebagai Menteri Keuangan dengan menggelar rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR-RI pada Rabu (10/9/2025). Agenda utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya mengajukan usulan anggaran Kemenkeu sebesar Rp52,016 triliun. “Kami memohon persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas pagu anggaran Kementerian Keuangan 2026 ini,” ujar Purbaya, dikutip dari rilis InfoPublik.
Angka tersebut sedikit berbeda dari usulan sebelumnya yang diajukan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 14 Juli 2025, yakni sebesar Rp52,017 triliun.
Purbaya menjelaskan, alokasi anggaran ini penting untuk mendukung peran strategis Kemenkeu, termasuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Alokasi ini dibutuhkan untuk melaksanakan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa jumlah tersebut sudah mencakup dana untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp10,37 triliun. Tanpa BLU, pagu indikatif Kemenkeu murni 2026 mencapai Rp41,64 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran Kemenkeu 2026 akan dialokasikan untuk lima program utama: (1) kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi; (2) pengelolaan penerimaan negara; (3) pengelolaan belanja negara; (4) pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta (5) dukungan manajemen. “Usulan ini telah disampaikan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada Juli 2025,” jelas Suahasil.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan harapan besar agar Menkeu Purbaya mampu memanfaatkan APBN dan kebijakan fiskal untuk memengaruhi dan menjaga kepercayaan pasar. Menurutnya, rekam jejak Purbaya saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi dasar optimisme tersebut.
“Prestasi Bapak di LPS menunjukkan bahwa hanya dengan instrumen terbatas seperti tingkat bunga penjaminan, Bapak mampu membangun kepercayaan pasar,” ujar Misbakhun. Ia menekankan bahwa Komisi XI sangat menaruh ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Purbaya, mengingat APBN dapat menjadi instrumen penting untuk memengaruhi pasar serta menjalankan kebijakan lainnya.
Rapat ini berlangsung saat pagu indikatif Kemenkeu untuk 2026 disebut sekitar Rp52 triliun, dan Misbakhun menegaskan kembali besarnya harapan DPR terhadap kepemimpinan Menkeu Purbaya. “Harapan kami banyak tertuju kepada Bapak Purbaya,” tutupnya.(da*)
