Notification

×

Iklan

Kemendagri Apresiasi Perda KTR Pemko Padang

Sabtu, 20 September 2025 | 08:12 WIB Last Updated 2025-09-20T01:38:34Z

Pemerintah Kota Padang menyelenggarakan kegiatan monitoring

Padang, Rakyatterkini.com –  Pemerintah Kota Padang menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Ruang Rapat Kantor BPKAD, Balai Kota Lama, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan ini bertujuan memastikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterapkan secara efektif, sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan terbaru melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan pentingnya regulasi baru pemerintah pusat yang memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, mulai dari pengaturan iklan rokok hingga pengawasan kawasan tertentu.

“Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian penting untuk mewujudkan visi Padang sebagai kota pintar dan sehat. Pertemuan ini juga menjadi momen mengevaluasi efektivitas Perda, termasuk aspek-aspek yang menjadi dasar penyusunannya. Dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat, kita siap melakukan penyesuaian,” ujar Fadly.

Fadly menambahkan, saat ini Pemko Padang tengah mengikuti penilaian Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan. Hasil monev diharapkan menjadi masukan penting dalam proses penilaian tersebut.

“Kota sehat adalah tujuan kita bersama. Ini mencakup kesehatan infrastruktur, sekolah, pasar, kebencanaan, dan kesejahteraan sosial. Evaluasi ini diharapkan memberikan panduan bagi langkah kita ke depan,” lanjutnya.

Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan, Benget Saragih, menjelaskan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 memuat sejumlah aturan baru terkait pengendalian tembakau, termasuk rokok elektrik.

“Pasal 443 mengatur pemantauan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi secara nasional. Pasal 445 menyebutkan pemberian penghargaan kepada kepala daerah, sedangkan Pasal 449 membahas pembatasan iklan produk tembakau dan rokok elektrik di berbagai fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, tempat belajar, tempat ibadah, transportasi umum, area bermain anak, jalan protokol, dan dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan,” jelas Benget.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kurnia Fajar Darmawan, memberikan apresiasi kepada Pemko Padang atas keberadaan Perda KTR. Ia menekankan pentingnya kegiatan monev untuk memastikan perda tersebut selaras dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update