 |
| Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tandikek-Singgalang |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com– Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tandikek–Singgalang di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menuai penolakan keras dari masyarakat. Proyek ini dinilai mengancam sumber daya air dan lahan pertanian produktif yang menjadi tumpuan hidup warga.
Pada 17 Februari 2024, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek resmi menyatakan penolakan terhadap eksplorasi panas bumi di Jorong Pagu-pagu. Sikap tersebut diambil karena lokasi proyek berada di lahan pertanian produktif, keterbatasan lahan masyarakat, serta potensi konflik sosial bila pembangunan tetap dilanjutkan.
“Berdasarkan musyawarah adat, masyarakat Pandai Sikek tidak memberikan persetujuan terhadap pembangunan PLTP tersebut,” tegas Direktur WALHI Sumbar, Wengki Purwanto.
Ia menekankan bahwa proyek panas bumi wajib mematuhi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahulukan, serta berdasarkan informasi yang lengkap tanpa paksaan. “Jika masyarakat menolak secara sadar, maka itu sah secara hukum dan moral,” tambahnya.
WALHI juga mengingatkan dampak serius yang mungkin timbul dari PLTP, mulai dari peningkatan risiko gempa dan longsor, persaingan penggunaan air yang berpotensi menimbulkan kekeringan, pencemaran tanah dan udara, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pelepasan gas beracun serta emisi gas rumah kaca dari siklus operasi PLTP dinilai dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan warga.
Senada dengan itu, Kepala Divisi Kampanye LBH Padang, Calvin Nanda Permana, menilai proses perizinan yang dikeluarkan Kementerian ESDM bagi perusahaan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna. Menurutnya, warga tidak pernah benar-benar dilibatkan sejak perencanaan hingga tahapan berikutnya.
“Partisipasi yang diberikan hanya sebatas formalitas, tanpa ruang bagi masyarakat untuk menyatakan sikap secara bebas, sadar, dan dengan informasi yang memadai,” ujarnya.
Calvin juga menyoroti legalitas izin yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, izin yang ada hanyalah WPSPE (Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi) yang dikeluarkan pada 2013. Padahal, sesuai UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Permen ESDM No. 17 Tahun 2012, izin tersebut sudah tidak berlaku. Hingga kini, belum ada penetapan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) untuk proyek Tandikek–Singgalang, sehingga dasar hukum pembangunan dipertanyakan.
“Fakta ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan PLTP tidak hanya mengabaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai pengalaman di daerah lain menunjukkan PLTP kerap memicu konflik sosial, seperti kasus di Manggarai Barat (2016), Solok (2018), Maluku (2022), hingga Manggarai (2023). Karena itu, masyarakat Pandai Sikek tidak ingin mengalami hal serupa.
Penolakan ini, lanjutnya, memiliki landasan konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan dalam kebijakan pembangunan.
Calvin menegaskan, meski energi terbarukan penting untuk masa depan, pengembangannya tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat, tanah ulayat, dan keberlanjutan pertanian. “Energi hijau seharusnya menghadirkan solusi, bukan menambah beban berupa konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ancaman pangan,” pungkasnya.(da*)
