 |
| Kemendes PDT, Yandri Susanro. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) memperkenalkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, khususnya terkait dampak nyata bagi pembangunan strategis di daerah, termasuk desa.
IKK hadir untuk memastikan kebijakan publik tidak hanya dibuat berdasarkan asumsi, melainkan harus berlandaskan data, analisis, serta bukti empiris (evidence based). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Indeks Kualitas Kebijakan ini akan menjadi alat ukur seberapa jauh sebuah kebijakan memberi manfaat nyata bagi pembangunan, khususnya pembangunan desa. Prinsipnya adalah kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar wacana,” ungkap Kemendes PDT, Yandri Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025).
Secara garis besar, IKK merupakan bagian dari agenda Reformasi Birokrasi yang menjadi perwujudan Asta Cita ke-7 dari visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita ke-7 menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Melalui instrumen ini, kualitas kebijakan tidak hanya diukur dari sisi prosedur, melainkan juga dari dampak jangka panjang terhadap masyarakat, termasuk efektivitas program pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Kemendes PDT juga mengajak masyarakat, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk turut berperan aktif dalam mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik.
“Kebijakan publik yang baik lahir dari partisipasi semua pihak. Dengan adanya IKK, ruang keterlibatan publik dalam perumusan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan akan semakin terbuka,” jelas keterangan resmi tersebut.
Implementasi IKK diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa dipandang sebagai fondasi pembangunan nasional, sehingga setiap kebijakan yang diarahkan ke desa harus memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sosial, maupun politik.
Dengan semangat “Bangun Desa, Bangun Indonesia”, Kemendes PDT optimistis IKK akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. (Ris1)
