 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk menertibkan praktik penambangan ilegal (PETI) yang marak di sejumlah daerah. Menurutnya, kegiatan tambang tanpa izin tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat dan daerah.
“Kerusakan lingkungan akan menimbulkan masalah jangka panjang. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Semua pihak harus bergerak bersama untuk menata dan menertibkan kegiatan pertambangan sesuai aturan,” ujar Mahyeldi di Padang, Kamis (11/9/2025).
Pernyataan ini disampaikan sebagai tindak lanjut Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Forkopimda Sumbar dan pihak terkait lainnya, yang digelar di Auditorium Gubernuran pada Rabu malam (10/9).
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar telah mengirim surat kepada Kementerian ESDM dan menjalin komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum guna mempercepat penertiban PETI. Sebab, penindakan terhadap kegiatan tambang ilegal menjadi kewenangan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dan kepolisian, bukan pemerintah daerah.
Gubernur juga mengimbau masyarakat agar setiap kegiatan pertambangan dilakukan sesuai ketentuan dan melalui izin resmi. Saat ini, Pemprov sedang mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat.
“WPR tidak dimaksudkan untuk melegalkan kegiatan ilegal, tetapi memberikan wadah bagi masyarakat lokal agar dapat menambang secara sah, sekaligus memastikan aktivitas mereka aman dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyebutkan bahwa aktivitas PETI di Sumbar diperkirakan mencapai 200–300 titik di berbagai daerah. Praktik ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp9 triliun dan berdampak negatif terhadap lingkungan, lahan pertanian, kualitas air, serta kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah solusi, Pemprov telah mengusulkan 15 zona WPR dengan 56 blok kepada Kementerian ESDM, tersebar di enam kabupaten: Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Solok.
Helmi menambahkan, hasil FGD bersama Forkopimda menyepakati sejumlah strategi, antara lain pembentukan satgas penertiban PETI, percepatan pembentukan WPR, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. (da*)
