 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah saat berbincang |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal di provinsi ini.
Menurut Mahyeldi, praktik tambang tanpa izin tidak boleh dibiarkan karena merusak lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat serta daerah. “Kerusakan lingkungan akan menimbulkan masalah jangka panjang. Karena itu, kita harus bergerak bersama untuk menata dan menertibkan aktivitas pertambangan sesuai aturan,” ujarnya di Padang, Kamis (11/9/2025).
Pernyataan ini disampaikan Mahyeldi saat menanggapi hasil Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Auditorium Gubernuran pada Rabu malam (10/9), yang melibatkan Forkopimda Provinsi Sumbar dan berbagai pihak terkait. FGD tersebut membahas langkah-langkah penanganan tambang ilegal di Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menambahkan, percepatan penertiban tambang ilegal telah dilakukan melalui surat resmi kepada Kementerian ESDM dan komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum. “Penegakan hukum bukan wewenang pemerintah daerah, melainkan ranah Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM dan Kepolisian. Bagi yang ingin menambang, diimbau untuk mengurus izin sesuai ketentuan,” jelasnya.
Pemprov Sumbar juga tengah mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM. Mahyeldi berharap WPR dapat menjadi solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada tambang ilegal.
WPR adalah wilayah pertambangan resmi yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan rakyat, yang dijalankan oleh masyarakat atau koperasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Tujuan WPR bukan melegalkan kegiatan ilegal, tapi menertibkan sekaligus memberi wadah bagi masyarakat untuk menambang secara sah, aman, dan ramah lingkungan,” terang Gubernur Mahyeldi.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyebut saat ini terdapat sekitar 200–300 titik Penambangan Tanpa Izin (PETI) di beberapa daerah. “Kerugian negara akibat PETI diperkirakan mencapai Rp9 triliun. Dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga merusak lingkungan, lahan pertanian, kualitas air sungai, hingga kesehatan warga,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Sumbar mengusulkan 15 zona WPR dengan 56 blok ke Kementerian ESDM, tersebar di enam kabupaten: Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Solok. Dari hasil diskusi dengan Forkopimda dan pihak terkait, disepakati sejumlah langkah strategis, yakni pembentukan satgas penertiban PETI, percepatan pembentukan WPR, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat.(da*)
