Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih di Auditorium Gubernuran pada Selasa (23/9/2025).
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum perdata dan TUN, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu, MoU ini juga memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumbar dan Kejati dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai aturan hukum.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, melalui kerja sama ini, Kejati akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya untuk mendukung pemulihan, perlindungan keuangan, serta pengamanan aset daerah.
“Filosofi Minangkabau ‘duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang’ relevan di sini. Masalah yang berat akan lebih mudah diselesaikan jika dikerjakan bersama,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga membuka peluang pelatihan bersama, termasuk workshop, sosialisasi, forum diskusi, dan bimbingan teknis bagi ASN, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah potensi masalah di masa depan.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumbar Yuni Daru Winarsih mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumbar. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mengelola dan mengamankan aset pemerintah daerah, yang merupakan isu krusial di seluruh Indonesia.
“Dengan MoU ini, Pemprov bisa lebih optimal dalam berkonsultasi dan menangani masalah hukum, khususnya di bidang perdata dan TUN,” jelas Yuni.
Acara penandatanganan turut dihadiri Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Asisten Perdata dan TUN Kejati Sumbar Futin Helena Laoli, Kepala Inspektorat Sumbar Andri Yulika, jajaran Kejati Sumbar, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. (da*)


