![]() |
| Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama pimpinan DPRD. |
Tanah Datar, Rakyatterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar bersama pemerintah daerah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (24/9/2025).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri oleh 28 anggota DPRD, Bupati Tanah Datar Eka Putra, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD, Kamrita, menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 23 September 2025. Hasil pembahasan menyepakati struktur anggaran sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp 1.289.902.332.063,81, Belanja Daerah: Rp 1.328.708.623.785,87, Defisit: Rp 38.806.291.722,06, Penerimaan Pembiayaan: Rp 43.806.291.772,06, Pengeluaran Pembiayaan: Rp 5.000.000.000,00, Pembiayaan Netto: Rp 38.806.291.722,06
Seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda melalui juru bicara masing-masing.
Setelah pembacaan rumusan kesepakatan oleh Sekretaris DPRD Yuhardi, penandatanganan persetujuan dilakukan oleh Bupati Eka Putra dan Ketua DPRD Anton Yondra, disaksikan para wakil ketua DPRD.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Eka Putra mengapresiasi kerja sama antara DPRD dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda secara konstruktif.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan dan menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2025. Selanjutnya, dokumen ini akan kami sampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, perubahan APBD tahun ini diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan, kesehatan, percepatan penurunan stunting, pemulihan ekonomi pasca bencana, serta perlindungan sosial.
"Seluruh program tersebut diselaraskan dengan target RPJMD Tanah Datar 2025–2029," tegas Eka Putra.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala OPD dan ASN agar bekerja profesional, taat hukum, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan inovatif. “Hindari pelanggaran, tingkatkan koordinasi, dan jalankan program unggulan daerah dengan penuh tanggung jawab,” pesannya. (farid)


