 |
| Ilustrasi |
Lubuksikaping, Rakyatterkini.com – Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sundata Selatan, yang terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kini resmi memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengelola hutan nagari seluas 4.096 hektare.
Izin ini menjadi landasan lahirnya SunSel Ecotourism, ekowisata yang menghadirkan beragam kegiatan alam seperti tubing, rafting, dan tracking.
Program ini bagian dari perhutanan sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat, menjaga kelestarian hutan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menekankan bahwa perhutanan sosial merupakan strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat mendapatkan manfaat ganda: diversifikasi pendapatan melalui ekonomi kreatif berbasis wisata, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,” ujar Welly, Selasa (9/9).
Ia menambahkan bahwa pengelolaan hutan di Sundata Selatan menjadi tonggak pengembangan kehutanan berkelanjutan berbasis masyarakat. “Kolaborasi antara sektor kehutanan, pertanian, dan pariwisata akan memperkuat arah pembangunan daerah,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman juga tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perhutanan Sosial agar pembangunan ekowisata dan pertanian terpadu berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.
“Ini bukan sekadar program lingkungan, tapi strategi pembangunan besar untuk mewujudkan Pasaman yang bangkit, berkarakter, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, yang menilai pengelolaan potensi wisata alam dapat menjadi sumber ekonomi baru, terutama bagi pelaku UMKM. “Semakin banyak potensi alam yang dikelola untuk wisata, semakin besar dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dan kemajuan daerah,” jelasnya.
DPRD juga berkomitmen mempercepat pembentukan Perda Perhutanan Sosial agar pembangunan lebih jelas dan sektor hilir perhutanan sosial lebih terukur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan berupa sarana-prasarana ekowisata dan pelepasan bibit ikan di lubuk larangan sebagai bentuk pelestarian alam sekaligus pemberdayaan masyarakat.(da*)
