Notification

×

Iklan

DPR Bahas Revisi RUU BUMN di Raker Bersama Pemerintah

Sabtu, 27 September 2025 | 22:33 WIB Last Updated 2025-09-27T15:33:00Z

Andre Rosiade

Jakarta, Rakyatterkini.com – Komisi VI DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah, Jumat (26/9/2025), di Senayan.

Raker ini membahas pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terkait RUU BUMN. Acara dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI, Panja RUU BUMN, serta sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wamen PANRB Purwadi Arianto, dan Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian proses untuk menyusun revisi RUU, mulai dari konsultasi dengan pakar, perumusan materi, hingga sinkronisasi oleh tim perumusan (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

“Secara substansi, revisi ini mencakup perubahan pada 84 pasal. Seluruh materi dalam RUU perubahan keempat UU 19/2003 tentang BUMN telah disesuaikan dan disempurnakan, termasuk struktur batang tubuh serta penjelasan-penjelasan yang diperlukan,” ujar Andre.

Beberapa pokok perubahan dalam RUU BUMN antara lain:

Pembentukan lembaga yang menangani tugas pemerintahan di bidang BUMN bernama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Penambahan kewenangan BP BUMN untuk mengoptimalkan peran BUMN.

Pengelolaan dividen saham seri A dwiwarna oleh BP BUMN dengan persetujuan Presiden.

Larangan rangkap jabatan menteri atau wakil menteri di direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PU-XXIII/2025.

Penghapusan ketentuan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas bukan penyelenggara negara.

Kesetaraan gender dalam jabatan direksi, komisaris, dan manajerial di BUMN.

Pengaturan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan BUMN, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga sesuai peraturan pemerintah.

Pengecualian pengurusan Barang Milik Negara (BMN) yang berfungsi sebagai alat fiskal oleh BP BUMN.

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa keuangan BUMN.

Mekanisme peralihan kewenangan dari Kementerian BUMN ke BP BUMN.

Penetapan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri dalam organ BUMN pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta sejumlah pengaturan substansial lainnya.

Andre menambahkan, “Laporan hasil Panja RUU ini disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dalam pembicaraan Tingkat I agar dapat dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II dan pengambilan keputusan dalam forum Paripurna mendatang.”(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update