Padang, Rakyatterkini.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan dukungannya terhadap program nasional Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Acara ini dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, serta para bupati, wali kota, dan pejabat OPD terkait se-Sumbar.
Dalam arahannya, Mahyeldi menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya sekadar menyediakan bangunan fisik, tetapi juga berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah merupakan kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan. Selain tempat tinggal, rumah juga menjadi ruang pembentukan karakter dan fondasi generasi masa depan,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi menyoroti beberapa tantangan, seperti tingginya backlog perumahan, keterbatasan lahan perkotaan, kenaikan harga rumah dan sewa, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh.
Ia menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, keterlibatan sektor swasta dan perbankan, serta pembangunan rumah yang ramah lingkungan dan tahan bencana.
“Tahun 2025, tercatat 6.577 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibangun atau ditingkatkan kualitasnya melalui APBD, CSR, maupun program subsidi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap program ini. Menurutnya, backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta kepala keluarga, sementara 26,9 juta jiwa tinggal di rumah tidak layak huni.
“Presiden menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun hingga 2029, dengan semangat gotong royong,” jelas Imran.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah penghargaan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pembangunan perumahan.
Gubernur Mahyeldi menerima penghargaan atas dedikasinya, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam diapresiasi untuk penganggaran perumahan melalui APBD.
Selain itu, Wali Kota Padang, BTN Kanwil Sumbar, dan DPD REI Sumbar juga menerima penghargaan atas dukungan mereka terhadap program perumahan khusus MBR.
Imran berharap pemerintah daerah segera mempercepat pendataan pembangunan rumah baru maupun renovasi, serta menerapkan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR.
“Dengan langkah ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah memiliki rumah layak huni,” tutupnya. (da*)


