Notification

×

Iklan

AHY Minta ATR/BPN Percepat RDTR Pulau Enggano

Selasa, 23 September 2025 | 22:01 WIB Last Updated 2025-09-23T15:01:00Z

Wamen Ossy saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Inpres 12/2025.

Jakarta, Rakyatterkini.com– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Penanganan Pulau Enggano serta Normalisasi Alur Pulau Baai, Bengkulu.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Inpres 12/2025 yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (16/9/2025), menjelaskan bahwa langkah utama penanganan kedua kawasan tersebut akan ditempuh melalui penataan ruang.

“Pulau Enggano menghadapi tantangan keterisolasian, sementara Pulau Baai berhadapan dengan persoalan tata ruang di sekitar pelabuhan. Meski berbeda karakter masalah, keduanya sama-sama memerlukan penataan ruang yang jelas dan solutif,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, Provinsi Bengkulu sejatinya telah memiliki instrumen tata ruang yang cukup lengkap. Provinsi ini sudah menetapkan Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan Kota Bengkulu juga memiliki RTRW berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021. Adapun Kabupaten Bengkulu Utara masih mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang saat ini tengah direvisi.

“Tinggal bagaimana mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain itu, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas yang mencakup Enggano dan Baai juga sedang difinalisasi. Ini menjadi landasan penting untuk menjalankan Inpres 12/2025,” jelasnya.

Ossy mengungkapkan, rancangan Perpres terkait RTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Laut Lepas sebenarnya telah rampung proses harmonisasi sejak Januari 2025 dan kini menunggu penetapan di Kementerian Sekretariat Negara. Dokumen tersebut turut memasukkan Pulau Enggano dan Pulau Baai sebagai bagian dari kawasan strategis nasional.

“Tiga isu utama yang menjadi perhatian adalah degradasi lingkungan pesisir yang mengancam kedaulatan, tingginya kerentanan bencana di wilayah pesisir dan pulau kecil, serta keterisolasian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan perbatasan yang berdaulat, tertib, sekaligus mampu meningkatkan daya saing ekonomi dengan tetap menjaga fungsi lindung,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memimpin jalannya rapat, memberikan arahan agar ATR/BPN segera menindaklanjuti penyusunan RDTR Pulau Enggano. Hal ini, menurut AHY, sejalan dengan program afirmasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Kementerian ATR/BPN juga diminta memperhatikan aspek tata ruang dan konektivitas antara Pulau Baai dan Pulau Enggano. Termasuk pengaturan alur pelayaran, penyeberangan lintas kluster Bengkulu, hingga masalah pendangkalan akibat sedimentasi di muara sungai. Semua hal ini perlu tertuang dalam rancangan Perpres KPN Laut Lepas,” kata AHY.

Dalam rapat tersebut, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan turut didampingi Kepala Kanwil BPN Bengkulu, Indera Imanuddin beserta jajaran. Hadir pula Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, pejabat Kemenko IPK, perwakilan PLN, aparat penegak hukum, serta unsur TNI dan Polri.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update