 |
| Kepala Badan Gizi Nasional Syaichona Muhammad Cholil |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa hingga pertengahan September 2025, sebanyak 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/9), bahwa jumlah SPPG meningkat sekitar 565 unit dibandingkan data 8 September lalu. Saat ini, SPPG sudah tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
Menurut Dadan, SPPG memiliki peran penting dalam optimalisasi anggaran MBG, karena setiap unit mampu menyerap dana sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. “SPPG bisa disebut sebagai mesin penyerapan anggaran. Per 8 September, realisasi anggaran mencapai Rp13,2 miliar, dan kini meningkat menjadi Rp15,7 miliar,” jelasnya.
Selain 8.018 SPPG yang sudah aktif, terdapat:
12.897 SPPG berstatus potensial beroperasi
9.632 SPPG dalam tahap verifikasi pengajuan
Peningkatan ini terjadi pasca kebijakan follow back/reset, di mana sekitar 5.000 SPPG yang sebelumnya berada di tahap persiapan dikembalikan ke proses pengajuan awal untuk diverifikasi ulang. “Kami tengah melakukan sinkronisasi data yang dijadwalkan selesai pada 20 September. Hasilnya akan menunjukkan mitra mana yang serius bekerja dan mana yang hanya mendaftar titik saja,” tambah Dadan.
Meski begitu, BGN masih mencatat lima kabupaten yang belum terjangkau program MBG akibat kondisi geografis yang ekstrem, yakni:
Pegunungan Arfak – Papua Barat
Sumba Tengah – Nusa Tenggara Timur
Maibarat dan Tamraw – Papua Barat Daya
Mahakam Ulu – Kalimantan Timur
“Daerah-daerah tersebut menjadi perhatian khusus karena tantangan akses yang cukup signifikan,” tutup Dadan.(da*)
