 |
| Mahyeldi Paparkan Keberhasilan Perhutanan Sosial di Pekan Iklim Bali 2025 |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi fondasi penting dalam membangun perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, terutama di kawasan sekitar hutan.
Menurut Mahyeldi, program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah pusat membuka ruang besar bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga ekonomi dan sosial.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sumbar, hingga kini terdapat 259 unit perhutanan sosial dengan luas mencapai 340 ribu hektare. Program tersebut melibatkan 206 ribu kepala keluarga atau memberi manfaat langsung bagi sekitar 850 ribu jiwa.
Pemberian akses kelola legal kepada masyarakat terbukti mampu menekan perambahan hutan sekaligus menambah tutupan lahan hijau. Capaian itu terlihat dari peningkatan tutupan hutan di Sumbar, dari 1.737.964 hektare pada 2022 menjadi 1.741.848 hektare di 2023.
Selain menjaga kelestarian, program ini juga berdampak positif terhadap ekonomi warga. Hasil survei bersama Pemprov Sumbar yang mendapat rekomendasi BPS menunjukkan pendapatan petani hutan meningkat signifikan.
Jika pada 2021 rata-rata pendapatan mereka berada di kisaran Rp1,7 juta, maka pada 2022 naik menjadi Rp2,7 juta. Pemerintah daerah pun menargetkan ke depan penghasilan petani hutan bisa melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Sejak beberapa tahun lalu kami telah mengoptimalkan program ini. Hasilnya, ekonomi masyarakat tumbuh, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi saat menjadi pembicara dalam Pekan Iklim Bali 2025 yang digelar di Denpasar, Senin (25/8/2025).
Untuk mendukung keberhasilan perhutanan sosial, Pemprov Sumbar menjadikan pemerintahan nagari (desa) sebagai pusat pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan UMKM berbasis potensi lokal.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan itu juga ditopang kearifan masyarakat Minangkabau yang memandang hutan bukan hanya sumber ekonomi, melainkan juga warisan budaya, sosial, dan spiritual yang harus dijaga.
Lebih jauh, Mahyeldi menyebut pengelolaan perhutanan sosial di Sumbar telah diperkuat melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengelola.
Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan, terutama dalam menyinergikan kearifan lokal dengan kebijakan modern. Salah satunya, membangun kerja sama dengan sektor swasta agar ikut berperan sebagai mitra sejajar kelompok perhutanan sosial, mulai dari pembinaan, pengembangan produk, hingga pemasaran.
“Ada dua inovasi yang sedang kami dorong, yakni pembentukan nagari hub serta pengembangan koperasi hijau dan kelompok usaha perhutanan sosial berbasis enterprise. Semoga dalam waktu dekat bisa terealisasi,” kata Mahyeldi.
Dalam forum nasional bertema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan” itu, Mahyeldi tampil bersama Gubernur Bali Wayan Koster. Keduanya dipercaya sebagai narasumber karena dianggap sukses mengintegrasikan kearifan lokal dengan potensi ekonomi daerah.(da*)
