 |
| Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Ketegasan ini terutama ditujukan kepada perusahaan yang lahannya terbakar, yang tetap harus bertanggung jawab atas wilayah konsesi yang diberikan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan usai menghadiri rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Minggu (3/8/2025). Rapat itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan.
"Presiden Prabowo menyampaikan sikap tegas: tidak ada kompromi terhadap pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Beliau mendukung penuh penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan sebagai solusi alternatif," ujar Budi Gunawan dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat pendekatan menyeluruh dalam mencegah karhutla, mulai dari penegakan hukum, penggunaan teknologi terkini, hingga kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk konkret, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penyediaan teknologi pembukaan lahan yang aman dan tidak merusak lingkungan, baik bagi masyarakat maupun korporasi. Program ini mencakup distribusi alat berat, teknologi land clearing modern, serta bantuan teknis dari kementerian terkait.
“Kami memahami kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk aktivitas ekonomi. Namun, pembakaran bukan solusi. Pemerintah akan menyediakan akses terhadap teknologi yang efisien dan tidak merusak hutan,” jelasnya.
Program bantuan ini akan diluncurkan secara bertahap, dengan prioritas di wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani serta pelaku usaha mengenai metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan.
Budi Gunawan juga mengapresiasi capaian Desk Koordinasi Karhutla yang dinilai berhasil menurunkan secara signifikan jumlah titik api dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan ini, katanya, merupakan hasil sinergi antara BNPB, Kementerian LHK, TNI, Polri, BMKG, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Upaya pemadaman dilakukan melalui strategi terpadu, termasuk teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, penyemprotan air dari udara (water bombing), hingga pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI–Polri, dan Manggala Agni. Selain itu, teknologi pemantauan satelit digunakan untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap kemunculan titik panas.
Budi Gunawan menegaskan bahwa kesiapsiagaan nasional akan terus ditingkatkan hingga musim kemarau berakhir. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas udara demi mencegah dampak lintas batas.
“Kami tidak ingin ada lagi keluhan dari negara tetangga terkait asap kiriman dari Indonesia. Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota komunitas regional,” tegasnya.
BMKG akan terus memantau kondisi cuaca dan memberikan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi lintas daerah juga diperkuat untuk menjamin respons yang cepat dan efektif bila muncul kebakaran baru.
Pemerintah berharap strategi tahun ini dapat menjadi model penanganan karhutla berkelanjutan yang sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dan perlindungan lingkungan hidup ke depan.(da*)
