 |
| Gubernur Mahyeldi menjadi narasumber |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa kearifan lokal dapat menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, terutama di daerah sekitar hutan.
Menurut Mahyeldi, program perhutanan sosial yang digulirkan pemerintah pusat membuka peluang besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan secara berkelanjutan, produktif secara ekonomi, dan inklusif secara sosial. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, hingga kini terdapat 259 Unit Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 340 ribu hektar, yang mencakup 206 ribu kepala keluarga atau hampir 850 ribu penduduk. Akses legal bagi masyarakat ini juga berperan menahan perambahan hutan sekaligus meningkatkan tutupan hutan, yang tercatat naik dari 1.737.964 hektar pada 2022 menjadi 1.741.848 hektar pada 2023.
Dampak positifnya terlihat dari peningkatan pendapatan kelompok perhutanan sosial. Survei yang dilakukan Pemprov Sumbar dan direkomendasikan BPS menunjukkan, pendapatan petani hutan meningkat dari sekitar Rp 1,7 juta pada 2021 menjadi Rp 2,7 juta pada 2023. Mahyeldi berharap, ke depan, pendapatan petani hutan di Sumatera Barat bisa melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP). “Sejak beberapa tahun lalu, kami telah memanfaatkan program ini. Hasilnya terlihat nyata: ekonomi masyarakat tumbuh, lingkungan tetap terjaga,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Pekan Iklim Bali 2025, yang digelar Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih di Denpasar, Senin (25/8/2025).
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar menempatkan Pemerintahan Nagari sebagai pusat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan UMKM berbasis potensi lokal. Keberhasilan ini juga didukung kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga warisan sosial, budaya, dan spiritual. “Pengelolaan hutan di Sumbar telah diperkuat melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kelompok masyarakat yang mengelola hutan,” jelasnya.
Meski begitu, Mahyeldi mengakui masih ada tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern demi tercapainya ekonomi berkelanjutan. Salah satunya adalah membangun kolaborasi dengan pihak swasta agar ekonomi hijau dapat berkembang, di mana swasta diharapkan menjadi mitra sejajar bagi kelompok perhutanan sosial dalam pembinaan, pengembangan produk, dan pemasaran.
“Kami tengah mematangkan dua inovasi, yakni pembentukan nagari hub serta pengembangan koperasi hijau dan kelompok usaha perhutanan sosial enterprise. Semoga dalam waktu dekat dapat terealisasi,” kata Mahyeldi.
Forum nasional bertema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan” itu juga menghadirkan Gubernur Bali, Wayan Koster, sebagai pembicara. Keduanya dianggap berhasil memadukan kearifan lokal dengan potensi ekonomi daerah.(da*)
