 |
| Ketua DPRD Nias Sabayuti Gulo. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Penghentian sementara layanan bedah di RSUD dr. M. Thomsen Nias hingga 27 Agustus 2025 menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat, mengingat rumah sakit ini menjadi rujukan utama warga Kepulauan Nias.
Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulö, menekankan bahwa gangguan layanan bedah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan masalah keselamatan pasien. “Jika ada warga yang tiba-tiba membutuhkan operasi, siapa yang bertanggung jawab? Ini menyangkut nyawa masyarakat di seluruh Kepulauan Nias, bukan hanya di Kabupaten Nias,” tegasnya, Kamis (21/8/2025) di Hilizia Lauru.
Gangguan layanan ini muncul setelah beberapa dokter spesialis memilih tidak memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP). Meskipun manajemen RSUD telah memberikan teguran, sebagian dokter tetap menunda praktik di rumah sakit. Sabayuti menjelaskan, “Beberapa dokter lebih memilih praktik di luar rumah sakit. Teguran dari manajemen justru dijadikan alasan mereka berhenti aktif di RSUD Thomsen.”
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh dr. Hajriadi Syah Aceh, SpB. Ia menyatakan praktik di rumah sakit lain masih memungkinkan selama jadwal tidak berbenturan. “Kami tidak memilih praktik di luar. SIP dapat digunakan di tiga lokasi, asalkan sesuai jadwal. Jangan kaitkan masalah ini hanya dengan insentif,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa fokus utama adalah transparansi manajemen, bukan soal insentif yang tertunda.
Hal serupa dikemukakan dr. Jefri Adikam Sitepu, SpB, dokter bedah tamu. Ia hanya menerima insentif untuk periode November-Desember 2024, sementara periode lain tertunda sehingga ia berhenti praktik pada Januari 2025. “Manajemen menyebut insentif saya tertunda karena tidak menggunakan absensi faceprint. Padahal saya tetap melakukan absensi manual di ruang OKA dan baru tahu aturan faceprint pada Oktober 2024,” jelas Jefri. Ia menekankan perbedaan antara jasa pelayanan (jaspel) dan insentif rutin, serta menginginkan kejelasan manajemen, bukan nominal pembayaran.
DPRD Kabupaten Nias telah membahas persoalan ini bersama Bupati Ya’atulo Gulo, Wakil Bupati Arota Lase, dan manajemen RSUD. Dewan menekankan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, termasuk mencari dokter pengganti untuk memulihkan layanan bedah. “Kami menunggu langkah konkret pemerintah. Masalah ini harus segera diselesaikan,” ujar Sabayuti.
Meski begitu, DPRD belum menjadwalkan inspeksi mendadak karena saat ini fokus pada pembahasan APBD 2026. “Rapat dengan fraksi akan dilakukan dulu sebelum inspeksi,” tambahnya. Warga pun berharap layanan bedah bisa segera berjalan kembali. “Semoga cepat terkondisikan, kasihan warga yang butuh operasi,” kata Rita, warga Gunungsitoli.(da*)
