 |
| Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja |
Jakarta, Rakyatterkini.com– Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X, yang membawahi Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, untuk membahas sejumlah isu penting dalam pendidikan tinggi.
Pertemuan ini membahas berbagai topik, mulai dari kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, kesejahteraan dosen, penerimaan mahasiswa baru, hingga disparitas antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).
Kepala LLDikti Wilayah X, Afdalisma, menyampaikan keprihatinannya terkait penurunan kuota KIP Kuliah tahun 2025. Ia menjelaskan, jumlah kuota yang diterima wilayahnya pada 2024 sebanyak 3.689, namun tahun ini turun drastis menjadi 1.621.
“Kuota ini jelas belum mencukupi kebutuhan mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi swasta. Kami berharap Komisi X dapat mendukung penambahan kuota sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Afdalisma saat menerima rombongan Komisi X di Kota Padang, Kamis (28/8/2025).
Permintaan ini mendapat respons positif dari anggota Komisi X, Kurniasih Mufidayati, yang menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang skema distribusi KIP Kuliah agar lebih merata dan adil.
“Kami memahami situasinya. Pemerintah dan DPR sedang mencari solusi agar akses dan pembiayaan pendidikan tinggi bisa dinikmati semua kalangan, terutama perguruan tinggi yang sangat membutuhkan,” ujar Kurniasih.
Muslimin Bando, anggota Komisi X lainnya, menekankan pentingnya prioritas dalam distribusi KIP Kuliah agar kuota difokuskan pada kampus yang paling membutuhkan.
Selain KIP Kuliah, pertemuan juga menyoroti ketimpangan antara PTN dan PTS, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumbar, Hendri Nofrianto, menyoroti adanya PTNBH yang menerima jumlah mahasiswa baru sangat besar, mencapai lebih dari 12.000 orang.
“Ada PTNBH yang menerima ribuan mahasiswa baru, sementara PTS kesulitan mendapatkan mahasiswa. PTNBH seharusnya fokus pada pengembangan universitas kelas dunia, bukan sekadar merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya,” tegas Hendri.
APTISI juga mengusulkan agar batas waktu pendaftaran mahasiswa baru PTNBH digeser ke bulan Juni atau Juli, sehingga tidak mengganggu proses penerimaan di PTS.
Isu tunjangan kinerja dan kesejahteraan dosen PTS juga menjadi perhatian. Berbagai masukan dari PTN, PTS, dan LLDikti akan dirumuskan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi X untuk dijadikan rekomendasi kebijakan.
“Semua masukan akan kami bahas secara menyeluruh di rapat Panja. Perhatian terhadap PTS harus ditingkatkan, mengingat 60 persen perguruan tinggi di Sumbar adalah PTS. Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan agar lebih adil dan mendorong peningkatan kualitas SDM di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta,” pungkas Kurniasih.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih merata dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Komisi X DPR lainnya yang hadir antara lain Abdul Fikri Faqih, Mercy Chriesty Barends, dan M. Hilman Mufidi. Hadir juga perwakilan Kemendikbudristek, Muhammad Hasan Chabibie dan Beny Bandanandjaja.(da*)
