 |
| Keputusan Israel untuk mencaplok Gaza menuai gelombang kritik |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Keputusan Kabinet Keamanan Israel untuk mencaplok atau mengambil alih kendali Kota Gaza telah menimbulkan gelombang kritik yang luas, termasuk dari kalangan militer dan oposisi di dalam negeri. Langkah ini dianggap berisiko besar, tidak hanya bagi keselamatan tentara Israel yang akan terlibat dalam operasi darat, tetapi juga terhadap nasib para sandera yang masih berada di tangan Hamas. Banyak pihak menilai bahwa keputusan tersebut justru sejalan dengan skenario yang diinginkan Hamas, yaitu menyeret Israel ke dalam perang berkepanjangan tanpa kepastian akhir.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan menolak perintah resmi untuk melakukan pendudukan wilayah Gaza. Menurut laporan dari stasiun televisi pemerintah KAN, Zamir khawatir bahwa operasi militer besar-besaran di Gaza akan membahayakan sekitar 20 sandera Israel yang hingga kini masih ditahan oleh kelompok militan Hamas. Selain itu, dia memperingatkan bahwa invasi darat akan menguras secara besar-besaran sumber daya militer Israel dan berpotensi merusak citra serta legitimasi negara di mata komunitas internasional.
Dari sisi politik, pemimpin oposisi Yair Lapid secara terbuka menyebut rencana pencaplokan Gaza sebagai sebuah “malapetaka” yang berpotensi memicu rangkaian bencana. Lapid menuding Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai sosok di balik dorongan kebijakan yang dianggapnya berbahaya ini. Menurutnya, strategi militer yang akan dilaksanakan selama berbulan-bulan tersebut tidak hanya akan menelan korban jiwa di kalangan tentara dan sandera, tetapi juga membebani anggaran negara hingga puluhan miliar dolar. Dampak negatif lain yang dikhawatirkan adalah krisis diplomatik yang semakin memburuk, di mana Israel akan semakin terisolasi secara politik di arena global.
Lapid menegaskan, “Ini persis yang diharapkan oleh Hamas—Israel terperangkap di wilayah tersebut tanpa arah jelas, terjebak dalam pendudukan yang sia-sia dan tanpa akhir, sebuah perang yang tidak bisa dimenangkan secara tegas oleh siapa pun.” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam atas ketidakjelasan strategi dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.
Di tengah kontroversi, Kabinet Keamanan Israel tetap melanjutkan dan menetapkan lima prinsip utama yang akan menjadi fondasi penyelesaian akhir perang di Gaza. Kelima poin tersebut meliputi:
1. Pelucutan senjata seluruh anggota dan infrastruktur Hamas guna mengakhiri kemampuan militer kelompok tersebut.
2. Pemulangan semua sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, sebagai prioritas utama.
3. Demiliterisasi total wilayah Jalur Gaza untuk menghilangkan ancaman keamanan dari kelompok militan.
4. Penguasaan penuh oleh Israel atas kontrol keamanan di seluruh wilayah Gaza.
5. Pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang tidak melibatkan Hamas maupun Otoritas Palestina, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan dapat dipercaya.
Namun, banyak pengamat dan analis menilai bahwa keputusan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza secara penuh justru bisa menjadi jebakan strategis. Pendudukan darat berarti Israel harus menempatkan pasukan dalam jumlah besar di wilayah yang sangat padat penduduknya, membuat mereka rentan terhadap serangan gerilya dan penyergapan dari kelompok militan yang sangat familiar dengan medan tempur. Selain itu, operasi militer semacam ini berisiko tinggi menimbulkan korban sipil yang besar, yang kemudian dapat memicu kecaman internasional dan memperburuk citra Israel di mata dunia.
Dari sisi Hamas, situasi ini justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat narasi mereka sebagai pejuang perlawanan yang berhasil memaksa Israel terjebak dalam konflik berkepanjangan. Dengan sumber daya Israel yang terkuras habis dan tekanan diplomatik yang meningkat, Hamas berpeluang memperkokoh posisi politik dan militernya di mata pendukung serta masyarakat internasional yang simpatik pada perjuangan mereka.
Apabila strategi ini diteruskan sebagai kebijakan jangka panjang, bukan tidak mungkin konflik di Gaza akan berubah dari perang terbatas menjadi sebuah pendudukan berkepanjangan yang melelahkan bagi kedua belah pihak. Hal ini membuat Israel kesulitan untuk meraih kemenangan yang jelas, baik secara militer maupun diplomatik. Sementara itu, ketidakstabilan yang terus berlanjut di Gaza berpotensi menimbulkan implikasi luas bagi keamanan regional dan hubungan Israel dengan negara-negara tetangga maupun kekuatan dunia.
Dengan berbagai risiko dan potensi dampak negatif yang ada, keputusan mencaplok Kota Gaza menjadi babak baru yang sangat menentukan bagi masa depan konflik Israel-Hamas, yang masih jauh dari kata usai.(da*)
