 |
| Dirut PDAM Sawahlunto, Julmadizon. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto berada di ujung tanduk. Di tengah beban operasional yang kian menjerat, perusahaan yang menjadi penopang utama penyediaan air bersih ini justru berjalan tanpa sokongan nyata dari pemerintah kota.
Direktur PDAM Sawahlunto, Julmadizon, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami perusahaannya kepada awak media, Kamis (28/8/25) di kantornya.
Sumber utama dari pompa Rantih tak lagi mampu mengimbangi kebutuhan ribuan pelanggan, khususnya di Kecamatan Barangin.
“Pompa yang seharusnya beroperasi 12 jam sehari, kini dipaksa bekerja 20 jam. Kalau ini terus terjadi, tinggal tunggu waktu saja pompa itu rusak total,” ujarnya.
Akibatnya, sekitar 3.500 pelanggan di Kecamatan Barangin harus menerima kenyataan pahit, air bersih hanya mengalir sekali dalam dua hari. Distribusi bergilir menjadi opsi terakhir, terlebih saat kemarau yang membuat debit air kian menyusut.
Di balik persoalan teknis, PDAM juga dicekik oleh masalah keuangan. Biaya operasional sepenuhnya ditanggung dari kas internal, tanpa dukungan dana dari Pemko Sawahlunto. Hanya untuk perbaikan pompa, pipa, dan pembersihan bak penampungan, PDAM sudah mengucurkan Rp628 juta dari kantong sendiri.
Belum lagi beban listrik yang membengkak. Tagihan yang biasanya Rp220 juta per bulan kini melesat menjadi Rp265 juta. Ironisnya, hingga Agustus 2025, PDAM masih menanggung tunggakan Rp109 juta kepada PLN.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tanpa perhatian serius dari Pemko, sulit bagi PDAM untuk bertahan. Warga yang akhirnya menjadi korban setiap musim kemarau,” tegas Direktur PDAM.
Kondisi ini membuka pertanyaan besar, di mana peran pemerintah kota? Sebagai perusahaan daerah, PDAM jelas bukan entitas swasta murni yang bisa dibiarkan hidup-mati sendiri. Masyarakat memiliki hak atas akses air bersih, yang semestinya dijamin oleh negara melalui pemerintah daerah.
Direktur PDAM berharap Pemko Sawahlunto segera turun tangan, tidak sekadar memberi janji.
“Kami berharap ada keseriusan dalam hal anggaran. Jangan sampai masyarakat terus menjerit, sementara PDAM dipaksa menanggung semua beban sendiri,” desaknya.
Jika situasi ini dibiarkan, krisis air bersih bukan hanya menggerus kualitas hidup warga, tapi juga menelanjangi lemahnya komitmen pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sawahlunto membutuhkan solusi, bukan sekadar retorika. (Benny)
