 |
| Foto bersama |
Padang, Rakyatterkini.com– Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi tantangan dalam pembangunan Kota Padang. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus pusat pertumbuhan di wilayah barat Pulau Sumatera, upaya penataan kawasan kumuh menjadi langkah penting untuk mewujudkan Padang sebagai kota metropolitan yang tertata dan bebas dari permukiman tidak layak.
Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I, Zigo Rolanda, mengungkapkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius dan telah dibahas bersama Wali Kota Padang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan di Kota Padang. “Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan ide dan gagasan kolaboratif ini benar-benar terwujud,” ujarnya.
Terkait program penataan kawasan kumuh, Zigo menyampaikan bahwa dalam rencana kerja Kementerian PUPR tahun 2025, Sumatera Barat baru mendapat satu paket penataan kawasan, yaitu di Kabupaten Dharmasraya. Namun, melihat masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Padang, ia secara langsung mengusulkan tambahan satu paket kegiatan untuk wilayah ini kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
“Kota Padang sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan regional seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan kawasan kumuh,” tegasnya.
Usulan tersebut pun mendapat respons positif. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh menjadi bagian dari target nasional yang tercantum dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
“Alhamdulillah, melalui sinergi yang dibangun, Kota Padang mendapatkan alokasi satu paket penataan kawasan kumuh di Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, dengan anggaran sebesar Rp9,9 miliar,” jelas Zigo. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase, lampu penerangan, sistem sanitasi, perbaikan rumah warga, hingga fasilitas pengelolaan sampah. Ia juga menambahkan, ini merupakan tahap pertama dari usulan Pemko Padang dan pihaknya akan terus mengupayakan agar tahap kedua dapat direalisasikan pada 2026 mendatang.
Dalam rangkaian reses masa sidang IV Tahun 2024/2025, tepatnya pada 30 Juni 2025, Zigo bersama Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala BP3KP Sumatera III meninjau langsung lokasi kawasan kumuh Pasie Nan Tigo. Mereka sekaligus menyosialisasikan rencana program kepada masyarakat yang menyambutnya dengan antusias dan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada Zigo Rolanda atas perhatian dan kontribusinya dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan Kota Padang di tingkat nasional.
“Peran aktif anggota legislatif, baik di pusat maupun daerah, sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan. Kota Padang beruntung memiliki wakil rakyat yang punya komitmen tinggi terhadap kemajuan daerah,” ujar Fadly.(da*)
