 |
| Aparat saat terlibat bentrok dengan massa |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Aksi massa menolak pemindahan tahanan kasus dugaan makar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, berujung kericuhan pada Rabu pagi (27/8/2025). Sejumlah ruas jalan diblokade, membuat suasana kota mencekam.
Bentrok tak terhindarkan ketika aparat berupaya membubarkan massa. Kerusuhan merembet dengan aksi perusakan terhadap fasilitas umum dan kantor pemerintahan, di antaranya Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor Wali Kota Sorong, serta rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong.
Sejumlah titik di pusat kota pun turut menjadi sasaran, sehingga pengamanan diperketat untuk mencegah situasi semakin memburuk.
Sejak pukul 06.00 WIT, ratusan personel gabungan Polresta Sorong Kota dan Brimob Polda Papua Barat Daya dikerahkan untuk membuka blokade jalan di depan Mapolresta. Namun, upaya tersebut mendapat perlawanan keras dari massa. Aktivitas warga sekitar pun lumpuh akibat ketegangan yang terjadi.
“Massa yang tidak terima langsung melakukan aksi anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas umum dan perkantoran,” ungkap seorang petugas di lokasi, dikutip dari iNews Sorong Raya.
Kerusuhan dipicu pemindahan empat tahanan makar pada pukul 06.30 WIT. Mereka adalah Abraham G Gamam, Nikson Mai, Maksi Sangkek, dan Piter Robaha. Keempatnya dipindahkan dari Polresta Sorong Kota menuju Bandara Dominique Edward Osok (DEO) dengan pengawalan ketat ratusan brimob bersenjata lengkap dan kendaraan taktis.
Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan bersama Kabag Ops Kompol Indra Gunawan bahkan turun langsung menenangkan massa dengan imbauan persuasif. Namun, situasi semakin memanas ketika aparat berusaha membuka blokade di kawasan Pertokoan Yohan, Klademak III.
Massa menyerang dengan batu, kayu, hingga kembang api. Seorang anggota polisi dilaporkan terluka akibat bentrokan ini.
Polisi merespons dengan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan. Kendati demikian, massa tetap melakukan perlawanan sengit sehingga kondisi kota makin tidak kondusif.
Sehari sebelumnya, Selasa (26/8/2025), rapat tertutup Forkopimda digelar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, yang diduga membahas rencana pemindahan tahanan makar. Rencana tersebut sejak awal ditolak oleh kelompok Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi (SRPPD), yang menuntut persidangan tetap digelar di Sorong.
Aksi penolakan sudah berlangsung sejak awal pekan, dengan demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, hingga Kantor Gubernur.
Hingga laporan ini diturunkan, aparat masih siaga di sejumlah lokasi vital, termasuk Bandara DEO dan pusat kota. Aktivitas masyarakat belum sepenuhnya pulih, sementara potensi gelombang aksi susulan masih terbuka lebar. (da*)
