 |
| Ketua IKA FISIP Unand, Yefri Heriani |
Padang, Rakyatterkini.com – Ikatan Kekerabatan Antropologi (IKA) FISIP Universitas Andalas (Unand) menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras terhadap situasi sosial dan kemanusiaan yang kian memanas di Indonesia.
Ketua IKA FISIP Unand, Yefri Heriani, menilai tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, akibat tindakan represif aparat kepolisian serta meluasnya bentrokan di sejumlah daerah menjadi bukti nyata semakin rapuhnya rasa keadilan dan kemanusiaan di negeri ini.
“Peristiwa ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan dan keresahan masyarakat. Hilangnya kepercayaan publik terhadap negara diperparah dengan perilaku elit politik yang arogan, lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok, hingga menyakiti hati rakyat,” tegas Yefri dalam rilis resminya, Sabtu (30/8/2025).
Ia juga menyinggung institusi kepolisian yang berulang kali terlibat dalam tindakan berlebihan hingga merenggut nyawa warga. “Tragedi Kanjuruhan seharusnya menjadi pelajaran, namun kini kekerasan kembali dipertontonkan aparat dalam mengamankan unjuk rasa. Ini menunjukkan kegagalan menjalankan tugas secara profesional, adil, dan humanis,” ujarnya.
Menurut Yefri, tindakan represif yang terus terjadi, ditambah pernyataan kosong dari para elit politik yang terkesan abai terhadap penderitaan rakyat, semakin mengikis kesabaran publik. Kondisi tersebut diperparah dengan kesenjangan sosial yang makin lebar antara elit yang sibuk memperkaya diri dan rakyat yang berjuang sekadar bertahan hidup.
“Situasi seperti ini jelas mengancam stabilitas sosial sekaligus merusak sendi-sendi persatuan bangsa,” ungkapnya.
Melihat kondisi genting tersebut, IKA FISIP Unand mendesak pengusutan menyeluruh dan transparan terhadap kematian Affan Kurniawan serta korban lain dari kalangan sipil, mahasiswa, maupun masyarakat yang jatuh dalam aksi bentrokan. “Semua pelaku kekerasan tanpa terkecuali harus diadili dengan tegas demi tegaknya keadilan,” tambahnya.
IKA FISIP Unand juga menuntut reformasi total terhadap aparat keamanan. Pemerintah diminta segera mengevaluasi dan memperbaiki prosedur operasional kepolisian agar pendekatan represif diganti dengan cara yang lebih humanis dan dialogis.
Selain itu, Yefri menekankan pentingnya langkah nyata bagi kesejahteraan rakyat. “Kepada Presiden Prabowo Subianto, kami mendesak agar segera mengambil keputusan tegas, termasuk mengganti pembantu yang tidak memiliki empati maupun komitmen dalam menjalankan amanah rakyat. Janji kesejahteraan harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar retorika politik,” ucapnya.
Pihaknya juga mengingatkan DPR agar berpihak kepada rakyat dengan menunjukkan empati atas penderitaan masyarakat. “DPR tidak boleh anti kritik. Mereka harus menggunakan kewenangan konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elit. Sudah saatnya wakil rakyat benar-benar hadir untuk rakyat,” kata Yefri.
Ia menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual alumni Antropologi, FISIP Universitas Andalas. “Kami menolak tinggal diam menyaksikan ketidakadilan yang merusak fondasi kebangsaan,” pungkasnya.(da*)
