 |
| Wakil Ketua DPRD Sijunjung, Kepridaus. |
Sijunjung, Rakyatterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sijunjung kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan Masa Persidangan Ketiga tahun 2024–2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan Pertama tahun 2025–2026, Jumat (29/8/2025).
Agenda resmi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Kepridaus, bersama Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah.
Dalam forum terhormat tersebut, Sekretaris DPRD membacakan laporan kinerja pimpinan dan anggota dewan. Laporan ini berisi daftar panjang pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan DPRD. Tak ketinggalan, hasil reses selama enam hari—yang dimulai pada 23 Agustus 2025—juga dipaparkan.
Namun, pertanyaan klasik selalu muncul, sejauh mana laporan kinerja itu benar-benar menjawab aspirasi warga Sijunjung, bukan sekadar formalitas angka dan catatan birokrasi?
Wakil Bupati Iraddatillah menegaskan perlunya kolaborasi solid antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Diperlukan sinergi yang kuat agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu mengingatkan publik bahwa hubungan legislatif dan eksekutif sering kali berjalan di dua jalur berbeda. Kolaborasi yang disebutkan tentu baik, namun warga menanti implementasi konkret di lapangan—bukan hanya harmoni di ruang sidang.
Rapat paripurna kali ini dihadiri lengkap, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, hingga pejabat pengadilan dan kepala instansi vertikal. Barisan pejabat hadir, protokoler berjalan mulus, dan kursi sidang penuh wibawa.
Yang masih kosong justru kepastian tindak lanjut dari “hasil reses” yang digembar-gemborkan. Apakah keluhan rakyat soal jalan rusak, irigasi yang tak terurus, dan akses kesehatan akan segera masuk dalam rencana kebijakan? Atau akan kembali menjadi catatan tahunan yang menumpuk di laci-laci kantor DPRD?
Rapat paripurna DPRD Sijunjung kali ini jelas menunjukkan wajah formalitas birokrasi yang rapi. Namun publik menunggu sesuatu yang lebih berani, keberanian dewan mengawal anggaran, mengkritisi eksekutif, dan memastikan suara rakyat di pelosok kampung tidak tenggelam oleh retorika kolaborasi.
Karena pada akhirnya, kinerja DPRD tidak diukur dari seberapa lengkap laporan dibacakan, melainkan sejauh mana kehidupan masyarakat Sijunjung benar-benar berubah. (Ris1)
