 |
| Wakil Bupati Kuansing, Muklisin. |
Kuansing, Rakyatterkini.com - Wakil Bupati Kuansing, Riau, Muklisin memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Kabupaten Kuansing yang dinilai masih sangat kurang dan belum maksimal.
Upaya yang dilakukan Wabup Muklisin untuk peningkatan DBH Sawit, cukup beralasan. Ratusan ribu hektare sawit di Kuansing yang menghasilkan pajak triliunan rupiah tiap tahun ke negara, namun daerah belum mendapatkan DBH ideal.
Muklisin mengungkapkan, minimnya DBH Sawit kepada Kabupaten Kuansing sebagai daerah penghasil telah dikomunikasikan ke Kementerian terkait, dan bahkan ia mengaku juga telah menyampaikan kondisi tersebut ke Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Kami sudah ke Kementerian Keuangan, bahkan ini juga saya sampaikan langsung ke pak Wapres Gibran. Kami minta untuk merevisi hitungan DBH Sawit Kabupaten Kuansing," ujar Muklisin kepada Rakyatterkini.com di kantornya, Kamis (31/7/2025).
Dikatakannya, perkebunan sawit dan industri turunannya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuansing harus bisa berkontribusi terhadap daerah. Daerah harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan undang-undang.
Menurut Muklisin, jika DBH yang bersumber dari pajak Sawit tersebut optimal diharapkan bisa meningkatkan APBD Kuansing, membantu meminimalisir defisit anggaran untuk kebutuhan pembangunan daerah.
DBH yang diterima selama ini, ia menilai bahwa itu tidak adil bagi Kuansing yang memiliki luas perkebunan sawit sekitar 274.000 hektare. Tiap tahun daerah cuma menerima belasan miliar, sedangkan pajak yang disumbangkan ke negara triliunan.
"Alokasi DBH yang diterima selama ini saya nilai tidak adil, tidak maksimal. Maka itu kita kejar pemerintah pusat untuk memastikan Kuansing mendapatkan haknya. Kita akan terus suarakan kepentingan daerah terkait DBH ini," ungkap Muklisin. (hend)
